Page 8 - MAJALAH 220
P. 8
L APORAN UT AMA
Mengusut Tuntas Transaksi Janggal
Rp349 Triliun
DPR RI ingin kasus
transaksi janggal Rp349
triliun diusut tuntas.
DPR RI tak menghambat
sedikit pun penyidikan
kasus yang bermuara di
Kementerian Keuangan
(Kemenkeu) ini. DPR
selalu kritis menyikapi
persoalan ini. Apalagi,
ada dua data yang
berbeda atas kasus FOTO: JAKA/NR
tersebut.
Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari.
Sikap kritis “Sikap kritis DPR kepada PPATK lingkungan Kemenkeu. Mendesak
DPR kepada saat rapat, karena awalnya kita Komite Tindak Pidana Pencucian
PPATK saat menyangka Rp300 triliun yang Uang (TPPU) termasuk Menteri
rapat (29/3) dilontarkan adalah dugaan TPPU Keuangan untuk melakukan
lalu karena yang saat ini sedang berlangsung inventarisasi status tindak lanjut dari
ada dua data di Kemenkeu. Ternyata faktanya pelanggaran dugaan transaksi janggal
yang berbeda. tidak demikian. Menurut PPATK senilai Rp349 triliun di lingkungan
Ketua Komite angka tersebut bukan yang terjadi Kemenkeu.
Koordinasi di Kemenkeu melainkan yang terkait “Dari keterangan Ibu Sri Mulyani,
Nasional Pencegahan dan lingkup tugas Kemenkeu,” ungkap Saya menangkap bahwa hampir
Pemberantasan TPPU Mahfud MD Taufik Basari yang akrab disapa seluruhnya sudah ditindaklanjuti
menyampaikan dirinya memiliki Tobas, akhir Maret lalu. atau jangan-jangan seluruhnya?
data bahwa ada nilai transaksi Legislator NasDem ini juga Saya mohon konfirmasi. Apakah
janggal mencapai Rp349 triliun. menjelaskan, dalam rapat tersebut seluruhnya, hampir seluruhnya,
Sedangkan Menteri Keuangan Sri PPATK menyatakan sebagian besar atau sebagian besar berbeda.
Mulyani mengungkapkan bahwa laporan dalam kasus Rp349 triliun Kalau sebagian besar anggaplah
sebagian besar dari surat yang telah ditindaklanjuti Kemenkeu. 50 persen atau 60 persen, jadi kita
ditujukan pada Kemenkeu telah Yang dikritisi DPR, lanjut Tobas, akan menelusuri atau mengawal 40
ditindaklanjuti. kenapa yang telah ditindaklanjuti persennya tapi kalau sebagian besar
Sebelumnya dilaporkan tapi tetap dimasukkan ke dalam berarti mungkin 10 persen, 13 persen,
bahwa dalam rentang waktu angka itu. Menurutnya, mesti dipilah 15 persen, itu tergantung dari hasil
2009-2023, PPATK melayangkan dan dijelaskan sejak awal, sehingga verifikasi,” ujarnya.
300 surat terkait transaksi janggal masyarakat tidak keliru. Ia kembali mendesak Komite
yang diduga TPPU di lingkungan Perlu ada kejelasan besaran TPPU memilah permasalahan
Kemenkeu dan sebanyak 200 dana yang sebenarnya beredar berdasarkan tingkatan proses tindak
di antaranya ditujukan langsung pada dugaan transaksi janggal lanjut yang telah dilakukan pada
kepada lembaga tersebut. sebesar Rp349 triliun yang terjadi di masing-masing transaksi yang diduga
8 PARLEMENTARIA EDISI 220 TH. 2023