Page 6 - MAJALAH 220
P. 6

L APORAN UT AMA





              Transformasi Pengawasan Internal


                                              Kemenkeu



                      Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mendapat sorotan tajam
                       dari publik seiring berbagai kasus yang menimpa lembaga negara
                      tersebut. Mulai dari kinerja pelayanan bea cukai di bandara, dugaan
                    penghinaan yang dilakukan oknum pegawai Kemenkeu di media sosial,
                        hingga dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun yang
                       sempat diungkap Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
                                                        (PPATK).



                             Transformasi
                             pengawasan
                             internal di
                             Kemenkeu jadi
                             keniscayaan
                             untuk dilakukan.
                             Di tengah
                             capaian
                             penerimaan
            pajak yang sangat positif, justru
            kasus transaksi janggal jadi pemicu   FOTO: MUNCHEN/NR
            keruntuhan penerimaan pajak
            negara. Parlementaria mendapat
            respon soal kasus transaksi janggal   Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin.
            ini dari Anggota Komisi XI DPR
            RI Puteri Komarudin beberapa      di mana saja celah yang rawan    Sedangkan, pelatihan UKI baru
            waktu lalu. Menurutnya, ini cobaan   disalahgunakan. “Selama ini   dirasakan oleh 41,8 persen sehingga
            berat bagi Kemenkeu di bawah      Kemenkeu sudah memiliki three    memang perlu mengejar waktu,” aku
            kepemimpinan Sri Mulyani.         lines of defense. Sistem ini yang perlu   Sri Mulyani di hadapan Komisi XI DPR.
               ”Kemenkeu sempat menuai        digali, pada lapisan mana yang paling   Menutup keterangannya, Puteri
            pujian karena selama dua tahun    rentan untuk diselewengkan. Apakah   mendorong upaya reformasi birokrasi
            terakhir mampu mencapai target    dari lini pertama di level atasan   di Kemenkeu secara menyeluruh.
            penerimaan pajak. Sayangnya,      langsung, atau lini kedua pada level   “Tidak hanya transformasi dari segi
            capaian ini harus tercederai      Unit Kepatuhan Internal (UKI), atau lini   organisasi, kelembagaan, proses
            oleh tindakan oknum yang          ketiga di level Inspektorat Jenderal,”   bisnis, dan infrastruktur, tetapi juga
            menyelewengkan integritas yang    urai Puteri.                     penguatan dan pendisiplinan nilai-
            berdampak pada erosi kepercayaan     Lebih lanjut, Menteri Keuangan   nilai integritas pada pilar sumber
            publik dan integritas Kemenkeu    RI Sri Mulyani mengakui masih    daya manusia (SDM). Dengan
            sendiri,” ungkap Puteri pada Rapat   ada kelemahan dari sistem tiga   begitu, pegawai Kemenkeu tetap
            Kerja Komisi XI bersama Menteri   lini tersebut dan akan melakukan   menunjukkan kinerja positif untuk
            Keuangan, akhir Maret lalu.       langkah perbaikan pada masing-   mengawal keuangan negara.
               Puteri meniyerukan, kinerja    masing lini. “Untuk kapasitas    Kredibilitas Kemenkeu harus
            dan kualitas pengawasan internal   memang diakui dalam hal ini     dipulihkan untuk mengembalikan
            Kemenkeu perlu diperbaiki.        Unit Kepatuhan Internal itu 1012   kepercayaan publik,” tutup politisi
            Kemenkeu perlu mengevaluasi       pegawai pendidikannya hanya D1   Partai Golkar tersebut.   tf/mh
            sistem untuk mengidentifikasi     dengan masa kerja kurang 2 tahun.



              6   PARLEMENTARIA      EDISI 220      TH. 2023
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11