Page 19 - MAJALAH 220
P. 19
PENG A W AS AN
itu semua. Tapi kenapa baru
dilaksanakan kalau ada Satgas?”
tanyanya. Saya kira hal seperti
Politisi Fraksi Partai Golkar itu ini perlu kita dorong
pun menyatakan apabila Satgas
BLIBI tidak mampu menyelesaikan adanya Undang-Undang
kinerjanya hingga masa kerjanya Perampasan Aset yang
berakhir, maka lebih baik tidak perlu terkait dengan masalah
ada perpajangan. Capaian angka
25,83 persen sejak 2021 sebagai hasil BLBI ini. (Tinggal)
evaluasi kinerja menurutnya telah negara siap atau
menunjukkan bahwa Pembentukan tidak untuk membuat
Satgas BLBI bukanlah langkah yang undang-undang
efektif.
“Kalau pemerintah mengusulkan (bersama dengan DPR)
(perpanjangan masa kerja Satgas
BLBI), ya kita ingin menolak. Kerjakan FOTO: MUNCHEN/NR
saja lewat sistem yang ada. Bisa Wihadi Wiyanto
Anggota Komisi III DPR RI
melalui proses lelang atau bisa
melalui mekanisme kewenangan
undang-undang yang selama ini
dipakai. Satgas itu kan cuma satuan obligor belum tuntas. Salah satu 48 bank yang mengalami masalah
tugas. Tanpa satuan tugas pun penyebabnya adalah negara hanya likuiditas. Saat itu, penyelesaian
hak negara tidak hilang. Tinggal menguasai aset-aset obligor yang utang ditempuh lewat tiga skema,
dilanjutkan oleh Dirjen Kekayaan masih mengemplang utang secara yakni penyelesaian Master Settlement
Negara,” tegasnya. fisik. Artinya, negara tidak menguasai and Acquisition Agreement (MSAA),
Ia pun mendorong pemerintah dokumen atas aset-aset milik obligor. Master Refinancing and Note Issuance
melalukan penelusuran aset (asset Bahkan, beberapa aset telah menjadi Agreement (MRNIA), dan Program
tracing) untuk mengembalikan objek sengketa. Penyelesaian Kewajiban Pemegang
dana BLBI yang telah dikucurkan Jumlah bantuan likuiditas yang Saham (PKPS).
untuk menangani krisis perbankan dikucurkan Bank Indonesia pada Ketiga skema tersebut melarang
pada tahun 1998 yang hingga saat tahun 1998 mencapai Rp147 triliun. pemilik lama bank yang mendapat
ini penyelesaian kewajiban para Jumlah tersebut disalurkan kepada bantuan likuiditas untuk memiliki
kembali aset-asetnya. Namun,
Misbakhun menyebut ada beberapa
kasus di mana pemilik lama
melakukan upaya memiliki kembali
Isinya Satgas juga orang aset-asetnya melalui pihak lain secara
tidak langsung. Dia mencontohkan,
lembaga itu. Dirjen kasus tersebut terjadi pada aset
Kekayaan Negara sebagai sebuah pabrik tekstil di Solo, Jawa
pelaksananya, terus Tengah.
“Kalau kita lihat aset-aset ini
Menkopolhukam sebagai belum clear and clean, negara
ketuanya, ya kan? Ada mempunyai masalah terhadap
PPATK, ada Bareskrim, pengakuan. Coba perhatikan
banyak tanah ini kemudian menjadi
ada Jaksa Agung, dan sengketa dan saya ingin memperkuat
sebagainya. Tugasnya sebuah kebijakan yang sangat
apa? penting, supaya tidak berulang yaitu
FOTO: MUNCHEN/NR gal/mh
melakukan assets tracing,” tegasnya.
Muhammad Misbakhun
Anggota Komisi XI DPR RI
TH. 2023 EDISI 220 PARLEMENTARIA 19
