Page 21 - MAJALAH 220

ANGG ARAN

Daya Alam. Adapun DBH Sumber
Daya Alam terdiri dari kehutanan;
mineral dan batu bara; minyak bumi Apakah patut, di tengah
dan gas bumi; panas bumi; dan
perikanan. situasi kita akan menghadapi
Selain DBH yang telah tertera, ekonomi global yang sulit,
pemerintah juga dapat menetapkan yang efeknya tentu akan
jenis DBH lainnya. Dalam hal ini
yang telah dirumuskan dan akan berdampak pada ekonomi
segera diaplikasikan adalah DBH domestik lantas kita
perkebunan sawit. memikirkan subsidi untuk
“Nah, sekarang saya tanya untuk
Jawa Barat yang tidak punya Migas, rumah tangga mampu?
tidak punya sawit, tidak punya
batu-bara segala macam lalu dapat
apa?” tanya Agun. Tak muluk-muluk, Dolfie O.F.P.
permintaan Agun ini disampaikannya Wakil Ketua Komisi XI DPR RI
mewakili banyak daerah perkebunan FOTO: MUNCHEN/NR
non sawit. Menurutnya, hasil kebun
dan sawah dari daerah-daerah Setali tiga uang, Wakil formula baku. Sehingga, jika
tersebut secara tak langsung ikut Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie berlandaskan pada kepentingan
mengendalikan inflasi dan menekan O.F.P juga meminta Kemenkeu nasional dan pertumbuhan sekaligus
impor dengan mengisi konsumsi mempertimbangkan pemberian pembangunan ekonomi daerah,
dalam negeri insentif bagi daerah-daerah non maka seharusnya pemberian insentif
“Saya enggak minta bagian penghasil sawit. Catatan tersebut tersebut bisa diupayakan.
DBH. Harusnya ada mata anggaran disampaikan kepada Menteri Diketahui pemerintah telah
tersendiri bagi daerah yang juga Keuangan di Gedung Nusantara mengeluarkan kebijakan insentif
berkontribusi secara nasional. I, Senayan, Jakarta, pertengahan perpajakan untuk Kendaraan
You okelah penghasil tambang April lalu membahas realisasi Bermotor Listrik Berbasis Baterai
memberikan rezeki pendapatan DBH Sawit. Bedanya, politisi PDI (KBLBB) melalui berbagai kebijakan,
(negara). Tapi apakah daerah Saya Perjuangan itu meminta Kemenkeu antara lain tax holiday 20 tahun,
yang perkebunan, penghasil kelapa, mengalokasikan insentif tersebut super dedaction hingga 300
penghasil padi penghasil bahan agar melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) persen atas biaya penelitian dan
orang bisa makan lantas enggak Fisik. pengembangan pembangkit tenaga
ada apresiasi. Padahal, itu menekan “Ada daerah kita yang listrik, baterai, dan alat kelistrikan,
impor mengendalikan inflasi, mengisi karakteristiknya itu mempunyai pembebasan PPN atas bahan baku
konsumsi dalam negeri,” lanjutnya. hutan-hutan lindung, punya pembuatan baterai, pembebasan
Menutup pernyataannya, Agun lahan-lahan produktif, punya cagar PPN atas impor barang modal
menyampaikan bahwa insentif alam, cagar budaya. Karena tidak berupa mesin dan peralatan pabrik
yang diberikan tak melulu berupa mendapatkan insentif (melalui untuk industri KBLBB.
dana segar namun bisa dalam DBH maka), berlomba-lomba Perbedaan tarif PPnBM untuk
bentuk subsidi pupuk, bantuan mengalihkannya (pindah) ke sawit KBLBB sebesar 0 persen sedangkan
alat dan mesin pertanian dan karena di sini ada insentif. Saya yang BBM berkisar 15-70 persen.
perkebunan, lumbung padi, hingga harap kebijakan (pemberian insentif Sementara bea masuk impor
pembangunan industri hilirisasi hasil untuk daerah non penghasil sawit) mobil incompletely knocked down
pertanian dan perkebunan oleh ini disertai dengan memperkuat maupun completely knocked down
pemerintah. Akan tetapi, Komisi kebijakan DAK Fisik,” ungkap sebesar 0 persen. Pengurangan bea
XI memberikan catatan kepada anggota Badan Anggaran itu. balik nama kendaraan bermotor
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Anggota Dewan Dapil Jawa hingga 90 persen. Jika ditotal
untuk turut pula mempertimbangkan Tengah IV tersebut menyampaikan keseluruhan insentif perpajakan ini
agar tetap memberikan insentif bahwa melalui DAK, transfer daerah mencapai 32 persen dari harga jual
bagi daerah-daerah yang bukan dapat dialokasikan berdasarkan mobil listrik dan 18 persen dari motor
penghasil non sawit. kebijakan bukan berdasarkan listrik. uc/mh

TH. 2023 EDISI 220 PARLEMENTARIA 21