Page 20 - MAJALAH 220

ANGG ARAN

Menanti Insentif untuk merumuskan perhitungan insentif
bagi daerah-daerah agraris. Hal ini
diungkapkannya pada kunjungan
Daerah Agraris kerja bersama Dirjen Perimbangan
Keuangan, Kemenkeu di Jawa Timur
pada beberapa waktu lalu.
“Harusnya ada apresiasi dari
Sebagai upaya menekan disparitas antara pusat negara terhadap daerah-daerah
dan daerah, DPR RI bersama pemerintah membuat (agraris). Kalau penghasil minyak
terobosan dengan menghadirkan UU HKPD. itu berkontribusi memberi yang
lain-lain. Kami enggak minta dari itu
Dalam aturan tersebut Dana Transfer ke Daerah Pak, enggak. Tapi hargai hasil karya
(TKD) dirancang menjadi salah satu ujung tombak rakyat kami yang memberi kontribusi
desentralisasi fiskal. Sayangnya langkah ini dirasa pangan. Kami daerah pertanian,
harusnya ada dong apresiasi selain
belum menguntungkan banyak daerah terutama DBH. Apa namanya? Ciptakan! Ada
daerah agraris. ukuran yang pasti sehingga pertanian

alam
pembahasan
Undang-undang Kami sudah banyak
HKPD sudah memberikan masukan
“Dditegaskan, terkait pemberian
disetujui bahwa akan ada kebijakan-
kebijakan sebagaimana tujuan subsidi ini. Bahkan,
Undang-undang HKPD. Tujuannya Badan Anggaran DPR
adalah untuk lebih meningkatkan RI juga menegaskan
kesejahteraan masyarakat di daerah,
Oleh karena itu, harus ada gelontoran tidak ada alokasi
dana yang lebih signifikan di daerah,” anggaran APBN 2023
ujar Anggota Komisi XI DPR RI, Agun untuk anggaran
Gunandjar Sudarsa saat ditemui
Parlementaria akhir Maret lalu. subsidi motor listrik
Politisi Partai Golkar itu ini.
menyinggung bahwa kebijakan TKD
sudah selayaknya dilakukan dengan FOTO: MUNCHEN/NR Agun Gunandjar Sudarsa
memperhatikan karakteristik setiap Anggota Komisi XI DPR RI
wilayah di Indonesia. Menurutnya,
dengan begitu, maka tak ada lagi
pembangunan yang tak dibutuhkan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah itu diapresiasi,” kata Agun kepada
“Indonesia sebagai sebuah negara Daerah, TKD adalah dana yang Direktur Dana Transfer Umum dan
kepulauan, sebagai sebuah negara bersumber dari APBN dan Dirjen Perimbangan Keuangan yang
dari Sabang sampai Merauke yang merupakan bagian dari belanja hadir pada kesempatan tersebut.
harusnya uang itu didistribusikan negara yang dialokasikan dan Pada pasal 106 UU HKPD
dari Sabang sampai Merauke sesuai disalurkan kepada daerah untuk dijelaskan bahwa TKD terdiri atas
dengan karakteristik geografis, dikelola oleh daerah dalam rangka Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi
demografis, kultur masyarakatnya, mendanai penyelenggaraan Umum, Dana Alokasi Khusus,
sehingga tidak ada lagi membangun urusan pemerintahan yang menjadi Dana Otonomi Khusus, Dana
yang tidak dibutuhkan,” singgungnya. kewenangan daerah. Keistimewaan, dan Dana Desa.
Termaktub dalam Undang- Dalam sebuah kesempatan, Sempat disinggung oleh Agun, DBH
undang No. 1 Tahun 2022 tentang secara lugas legislator Dapil Jawa sendiri terbagi menjadi dua jenis
Hubungan Keuangan antara Barat X itu meminta pemerintah yaitu DBH Pajak dan DBH Sumber

20 PARLEMENTARIA EDISI 220 TH. 2023