Page 12 - MAJALAH 195

LAPORAN UTAMA

Strategi Menciptakan Badan Pangan

yang Efektif

Ketahanan pangan menjadi satu agenda penting dalam agenda pembangunan saat ini. Capaian
tersebut diasumsikan akan menentukan kesejahteraan masyarakat Indonesia, sebaliknya apabila
gagal akan memperparah kondisi kemiskinan. Komitmen DPR dan pemerintah atas ketahanan
pangan ini menjadi salah satu tema sentral dalam rangka kegiatan pembangunan di negeri ini.

TERKAIT dengan Wacana pembentukan Badan
implementasi Pangan Nasional untuk menyatukan
ketahanan ide pemikiran yang dapat
pangan, mengimplementasikan kedaulatan
diharapkan pangan sebenarnya telah
adanya tercetus saat revisi UU terakhir
produk untuk disahkan pada akhir 2012.
meningkatkan Dalam pembahasan di DPR
ketahanan ketika itu, dijadwalkan batas
pangan melalui kajian kebijakan yang waktu pembentukan Lembaga
sinergis dan koordinatif. Revisi Undang- Pangan Nasional terhitung tiga
Undang yang terus dilakukan DPR tahun setelah UU Nomor 18
dan pemerintah diharapkan dapat Tahun 2012 diundangkan.
memberikan hasil yang signifikan bagi Namun, seiring dengan
kedaulatan pangan bangsa Indonesia. banyaknya kendala
Adanya Undang-Undang (UU) Nomor pembentukan lembaga tersebut
18 Tahun 2012 yang merupakan revisi menjadi tersendat. Alih-alih
terbaru dari UU Nomor 7 Tahun 1996
memberikan harapan pada rakyat untuk
mencapai kedaulatan pangan. Hal
terpenting dari UU terbaru ini adalah Anggota Badan Legislasi DPR RI
adanya filosofis yang sangat tinggi, Herman Khaeron. Foto: Azka/nvl
sangat luhur, yaitu bagaimana negara
ingin mencapai atau menuju kepada
kedaulatan, kemandirian, ketahanan,
dan keamanan pangan.
Oleh karena itu, sinergi seluruh
instrumen negara dalam mewujudkan
kedaulatan pangan lewat ketahanan
pangan sangat dibutuhkan. Hal tersebut
dapat diwujudkan melalui bentuk
kelembagaan pangan nasional yang
tertuang dalam UU Nomor 18 Tahun
2012. Pernyataan ini diungkapkan
oleh Anggota Badan Legislasi DPR
RI Herman Khaeron ketika ditemui
Parlementaria beberapa waktu lalu.

12 PARLEMENTARIA EDISI 195 TH. 2021