Page 93 - Stabilitas Edisi 208 Tahun 2024

(Persero) dan Lembaga Pembiayaan
Ekspor Indonesia (LPEI) yang sedang
dalam penyelidikan terkait dugaan
korupsi. Adapun Varuna dan Bio Farma
mendapat PMN non tunai berupa barang
milik negara (BMN) masing-masing senilai
Rp24,12 miliar dan Rp68 miliar. Sementara
untuk LPEI PMN tunai yang disetujui
sebesar Rp5 triliun.
Penyertaan Modal Negara (PMN)
adalah pemisahan kekayaan negara dari
Anggaran Pendapatan Belanja Negara
untuk dijadikan sebagai modal Badan
Usaha Milik Negara atau perseroan
terbatas lainnya, dan dikelola secara
korporasi.
Anggota Komisi XI DPR RI Vera
Febyanthy mengkritisi standar yang
digunakan oleh Kemenkeu dalam
menentukan pemberian PMN. Dia
menekankan pentingnya transparansi Vera Febyanthy,
dalam penggunaan dana publik untuk Anggota Komisi XI DPR RI
BUMN, agar tidak terjadi pemborosan atau
penyalahgunaan.
“Saya belum mendapatkan indikasi
atau standar apa yang dipakai Kemenkeu
dalam memberikan PMN. Ini penting Saya belum
agar kita dapat pemahaman utuh terkait mendapatkan indikasi
uang rakyat yang kita investasikan ke
entitas BUMN. Jangan sampai (PMN) disia- atau standar apa yang
emerintah akhirnya siakan karena membiayai BUMN yang
mendapatkan restu untuk tidak bisa memberikan kinerja yang baik. dipakai Kemenkeu dalam
menyuntikkan dana kepada Jangan sampai negara salah memberikan memberikan PMN. Ini
Pbelasan perusahaan negara investasi,” jelasnya.
meski mendapatkan kritikan dari Legislator Fraksi Demokrat itu juga penting agar kita dapat
beberapa wakil rakyat dan pengamat. menyatakan keberatannya terhadap
Sebabnya beberapa dari perusahaan proposal PMN senilai Rp10 triliun untuk pemahaman utuh terkait
tersebut tengah dibebat masalah. LPEI, mengingat adanya dugaan kasus uang rakyat yang kita
Sebanyak 17 perusahaan milik korupsi yang melibatkan dana sebesar
negara akhirnya akan mendapatkan Rp2,5 triliun di lembaga tersebut. investasikan ke entitas
Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Hal senada disampaikan Anggota BUMN.
tahun anggaran 2024 setelah Komisi Komisi XI DPR RI Fauzi Amro. Menurutnya,
XI DPR RI dan Kementerian Keuangan pemberian PMN kepada BUMN
menyetujuinya. Namun ada sedikit bermasalah seperti LPEI dan Bio Farma
kejanggalan dalam pemberian PMN harus dipertimbangkan dengan sangat
tersebut karena juga mengalir ke hati-hati, mengingat permasalahan
perusahaan yang bermasalahan. hukum yang masih menggantung.
Dari 17 perusahaan tersebut, terdapat “Menurut saya, kasus ini kan sudah
tiga perusahaan yang dinilai bermasalah, panjang secara hukum. Artinya, kalau
yakni PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) persetujuan yes or no kami nanti, jangan
yang menjadi pasien PT Perusahaan sampai kami terlibat juga dalam proses
Pengelola Aset (PPA), PT Bio Farma yang hari ini sudah jelas mereka secara

www.stabilitas.id Edisi 208 / 2024 / Th.XIX 93