Page 8 - Stabilitas Edisi 220 Tahun 2026

EDITORIAL

Sabuk Pengaman

Industri Asuransi

etika Undang-Undang Nomor 4 ini adalah langkah yang logis meski terlambat bagi
Tahun 2023 tentang Pengembangan sebuah sistem keuangan yang semakin terintegrasi.
dan Penguatan Sektor Keuangan (UU Tentu saja perkembangan itu menjadi sebuah
KP2SK) disahkan, harus diakui banyak harapan bagi perkembangan industri asuransi
kontroversi di dalamnya. Namun harus juga diakui yang selama ini masih dibayangi, tidak hanya oleh
bahwa dengan kehadirannya, Indonesia menutup ‘keperkasaan’ perbankan, tetapi juga oleh masalah
satu celah lama dalam arsitektur stabilitas yang menggelayutinya.
keuangannya. Jadi tidak berlebihan jika dalam konteks
Salah satunya terkait kehadiran badan yang kelahirannya ini PPP menghadapi kondisi jauh
akan menjamin dana-dana nasabah asuransi. dari ideal. Mandat baru itu hadir ketika industri
Setelah lama terombang-ambing, untuk pertama asuransi nasional masih bergulat dengan persoalan
kalinya, ada kepastian mengenai lembaga penjamin mendasar: permodalan yang tipis, tata kelola yang
polis. Negara secara eksplisit menugaskan rapuh, kekurangan aktuaria dan manajer risiko,
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bukan hanya serta krisis kepercayaan publik akibat rangkaian
menjaga tabungan nasabah bank, tetapi juga kasus gagal bayar. Dalam kondisi seperti ini,
melindungi pemegang polis asuransi melalui penjaminan polis berisiko menjadi pedang bermata
Program Penjaminan Polis (PPP). Di atas kertas, dua—menenangkan pasar di satu sisi, tetapi

8 Edisi 220 / 2026 / Th.XXI www.stabilitas.id