Page 13 - Stabilitas Edisi 220 Tahun 2026

besar dengan menghadirkan program dari Undang-Undang P2SK agar
penjaminan polis asuransi, sebuah penerapannya bisa dipercepat. Banyak
kebijakan yang selama ini dianggap hal menurut Hermawan yang akan
tabu karena potensi moral hazard berubah menyangkut peran dan fungsi
dan beban fiskal. Rencana yang sudah Program Penjamin Polis (PPP). Salah
dimandatkan melalui undang-undang ini satu yang akan diubah adalah terkait
akan menempatkan Lembaga Penjamin peran penjamin polis. Dalam UU P2SK
Simpanan (LPS) sebagai pelaksana yang sekarang masih berlaku, lembaga
mandat baru, serupa dengan perannya penjamin polis akan menjalan peran
dalam penjaminan simpanan perbankan. paybox.
Hingga saat ini, ketika ada “Perusahaan asuransi yang
perusahaan asuransi yang gagal bayar bermasalah dan sudah dicabut izinnya
atau ditutup, pemegang polis harus oleh OJK, lalu diserahkan kepada LPS
menunggu proses likuidasi yang panjang untuk melikuidasi aset dan melakukan
dengan jangka waktu yang tidak pasti. pembayaran kepada para pemegang
Menurut Hermawan Wibowo, Direktur polis. Kalau dianalogikan dengan orang
Penjaminan Polis LPS, saat ini risiko sakit, asuransi yang diserahkan kepada
yang dihadapi stakeholder sangat besar LPS itu sudah ada di dalam ‘peti mati’,”
ketika belum ada lembaga penjamin ujar Hermawan.
polis. Menurut dia, paybox adalah peran
“Pada saat perusahaan gagal bayar, paling minim dalam program penjaminan
jika tidak ada lembaga penjamin polis, dan yang tertinggi adalah risk Hermawan Wibowo, Direktur
polis maka pemegang polis akan minimizer. Pada peran risk minimizer, Penjaminan Polis LPS
kehilangan seluruh dana yang telah lembaga akan berperan seperti IGD di
dibayarkan selama bertahun-tahun. rumah sakit yang ketika ada pasien gawat Perusahaan
Proses penanganan, penyelesaian dan darurat akan diselamatkan lewat resolusi.
pembayaran klaim juga bisa jadi sangat Di dalam penanganannya ada dua asuransi yang
lama karena harus menunggu proses pendekatan, yaitu open resolution yang bermasalah dan
likuidasi,” jelas dia. mana perusahaan akan dibiarkan hidup
Selain proses yang sangat lama, tidak dengan cara injeksi modal atau mencari sudah dicabut
terdapat kepastian pembayaran klaim mitra lain untuk dilakukan merger dan izinnya oleh
kepada pemegang polis karena aset akuisisi. Lalu ada close resolution, yang
perusahaa asuransi yang gagal bayar mana perusahaan akan ditutup, namun OJK, diserahkan
sangat mungkin tidak cukup untuk para pemegang polis akan diupayakan kepada LPS untuk
membayar kewajiban-kewajiban yang untuk tetap berada di industri asuransi
dimilikinya. “Tidak adanya lembaga dengan ditawarkan kepada asuransi lain. melikuidasi aset.
penjamin polis menyebabkan penurunan Hal itu dilakukan untuk tetap Kalau dianalogikan
kepercayaan masyarakat kepada industri menjaga kepercayaan nasabah asuransi.
asuransi. Semakin memburuknya Bagi publik, kepercayaan adalah mata dengan orang
kepercayaan masyarakat kepada industri uang utama. Sekali hilang, ia mahal untuk sakit, asuransi yang
asuransi dapat dapat memengaruhi ditebus. Bagi regulator dan pemerintah, diserahkan kepada
sektor keuangan di Indonesia secara taruhannya lebih besar lagi: memastikan
lebih luas,” ujar Hermawan. asuransi kembali menjadi instrumen LPS itu sudah ada di
Namun begitu, yang harus ditekankan perlindungan, bukan sumber risiko baru dalam ‘peti mati’.
adalah bahwa penjaminan polis dalam sistem keuangan.
diperlukan untuk melindungi pemegang Jika penjaminan polis berhasil
polis kecil dan menjaga stabilitas dirancang dan dijalankan dengan
sistem keuangan. namun bukan untuk disiplin, ia bisa menjadi titik balik.
menyelamatkan perusahaan yang salah Jika gagal, negara bukan hanya
kelola. mempertaruhkan reputasi industri, tetapi
Bahkan saat ini pemerintah juga kredibilitas kebijakan keuangan itu
tengah menyiapkan amendemen sendiri. *

www.stabilitas.id Edisi 220 / 2026 / Th.XXI 13