Page 143 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Evy Indriasari: Wacana Rekonstruksi Peralihan Hak Atas Tanah Pertanian ... 135

ini diarahkan untuk meningkatkan ekspor dengan mengundang perusahaan swasta besar
dari Belanda. Dari uraian tersebut diatas jelas bahwa pemerintah kolonial memilih pola
penguasaan tanah, dalam bentuk sewa atau pengenaan pajak, sebagai instrumen penting
dalam memajukan pertanian, meskipun bersifat sepihak yaitu untuk kepentingan
pemerintah sendiri. Politik agraria Belanda memberikan dampak yang hampir serupa bagi
petani dibandingkan dengan politik agraria Kerajaan. Meskipun pada tingkat atas kedudukan
kerajaan digantikan oleh Belanda, struktur masyarakat pada tingkat bawah (desa) masih
tetap sama. Petani tetap sebagai penggarap dengan kewajiban menyerahkan sebagai hasilnya
kepada pihak penguasa.
Husken (1988) dalam penelitiannya di Jawa Tengah, menyatakan bahwa struktur yang
terjadi adalah “kerbau besar selalu menang” (kebo gedhe menang berike). Jumlah pemilik

tanah sedikit namun menguasai tanah sangat luas dan berkuasa mengatur proses produksi.
Mereka memiliki akses kuat ke dunia politik, dan di antara mereka saling berhubungan
keluarga. Mereka praktis menguasai sawah yang subur dan mengatur tenaga kerja, sementara
para petani yang mengolah tanah, memelihara tanaman, mengatur air, dan memanennya
15
hanya sebagai pengikut yang tidak mempunyai kekuatan (powerless).
Dari masa feodalisme berlanjut masa pemerintahan kolonial dapat dipahami praktek-
praktek pemerasan terhadap petani terjadi pada jaman tersebut.
UUPA memuat solusi persoalan penyelesaian persoalan-persoalan keagrarian Sesuai

dengan situasi dan kondisi keagrariaan di Indonesia pada masa itu, yang disebut dengan
Agrarian Reform Indonesia. Tujuan Agrarian Reform Indonesia tidak lain untuk
mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Agrarian Reform
Indonesia pada saat mulai berlakunya UUPA terdiri dari 5 ( lima ) Program, yaitu:
1 Pembaharuan Hukum Agraria, melalui unifikasi hukum yang berkonsepsi nasional
dan pemberian jaminan kepastian hukum;
2 Penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah;
3 Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur;
4 Perombakan pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum
yang bersangkutan dengan pengusahaan tanah dalam mewujudkan pemerataan

kemakmuran dan keadilan;
5 Perencanaan persediaan dan peruntukkan bumi, air dan kekayaan alam yang
terkandung didalamnya serta penggunaannya secara terencana, sesuai dengan daya
16
dukung dan kemampuannya.
Salah satu Pasal yang menjadi dasar dalam Perombakan pemilikan dan penguasaan tanah
serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusahaan tanah dalam
mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan yaitu Pasal 10 ayat (1) UUPA. Di
nyatakan dalam Pasal 10 ayat (1) UUPA memberikan kewajiban kepada orang dan badan
hukum yang mempunyai hak atas tanah pertanian untuk mengerjakan atau mengusaha-

kannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.

15 Ibid, hl.74.
16 Op.cit, Boedi Harsono, hl. 3.