Page 139 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria
P. 139
Evy Indriasari: Wacana Rekonstruksi Peralihan Hak Atas Tanah Pertanian ... 131
yang berhak ( Angka 5b Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi
6
Daerah dan Menteri Agraria No. Sekra 9/I/2 Tahun 1961.
Ketersediaan tanah pertanian yang luas tentu sangat mendukung program pemerintah
untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan seperti yang dicita-citakan dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2012, tentang Pangan. Dalam
penjelasannya diuraikan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling
utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Oleh
karenanya pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak seluruh rakyat untuk
terus menerus meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraannya secara adil dan merata
dalam segala aspek kehidupan yang dilakukan secara terpadu, terarah dan berkelanjutan
dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, baik material maupun
7
spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Menurut Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 224 Tahun 1961, Petani adalah
orang, baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah sendiri, yang mata
pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian.
E. Peralihan Hak Atas Tanah Pertanian saat ini
Peralihan hak atas tanah Pertanian dapat dilakukan melalui perbuatan hukum jual beli,
hibah dan pewarisan. Artinya macam perbuatan hukum yang dapat dilakukan dalam
peralihan hak atas tanah pertanian sama dengan perbuatan hukum dalam peralihan hak atas
tanah non pertanian. yang menjadi pembeda dalam peralihan hak atas tanah pertanian
dengan non pertanian ada di beberapa Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya.
Diantaranya Pasal 10 ayat (1) UUPA dinyatakan bahwa setiap orang dan badan hukum
yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada asasnya diwajibkan mengerjakan
atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan. Menilik
sejarah panjang berkaitan tanah pertanian, sangat wajar Pasal 10 ayat (1) UUPA mengatur
tidak diperbolehkannya cara-cara pemerasan.
Pada Masa Feodalisme yaitu masa sebelum kedatangan bangsa barat sering disebut
sebagai masa prakapitalitas, prakolonial atau zaman feodal. Menurut Wertheim (1956),
sampai dengan tahun 1800 belum ada perubahan yang mendasar dalam pertanian di
Indonesia karena pengaruh barat juga tidak progresif. Intervensi pemerintah kolonial dalam
8
masalah tanah mulai dirasakan semenjak jaman Raffles tahun 1811.
Ada dua bentuk kegiatan pertanian penduduk pada saat itu, yaitu sawah dan ladang yang
secara kasar masing-masing mempresentasikan ekologi Jawa dan Luar Jawa (Geert, 1976).
Kawasan sawah beririgasi yang membutuhkan tenaga kerja secara intensif berkembang
6 Binoto Nadapdap, Kamus Istilah Hukum Agraria, Jala, Jakarta, 2007, hl.250.
7 Undang-undang Nomor.18 Tahun 2012, diolah sendiri oleh penulis.
8 Samun Ismaya, Hukum Administrasi Pertanahan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hl. 71 .
