Page 134 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

126 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

Sehingga, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan bagi hasil tanah pertanian
(khususnya bawang merah) untuk mendukung terlaksananya reforma agraria antara lain:
1. Pembagian bagi hasil yang adil sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 1960 yang besarnya
ditetapkan oleh Bupati yang bersangkutan dengan memperhatikan jenis tanaman,

keadaan tanah, kepadatan penduduk, zakat yang disisihkan sebelum dibagi, dan
faktor-faktor ekonomis serta ketentuan adat setempat.
2. Peran dari Bupati atau instansi pemerintah setempat untuk memantau, mengawal

serta melaksanakan bersama aturan yang berlaku khususnya mengenai bagi hasil
tanah pertanian.
3. Bentuk perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik tanah dan penggarap secara
tertulis dihadapan Kepala Desa tempat letak tanah yang bersangkutan. Dengan

dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik tanah, dan
penggarap.
4. Jangka waktu perjanjian bagi hasil tersebut sekurang-kurangnya tiga tahun dan bagi
tanah kering sekurang-kurangnya lima tahun.

5. Memahami dan menjalankan dengan penuh kesadaran mengenai hak dan kewajiban
masing-masing, baik penggarap maupun pemilik tanah.
6. Sosialisasi mengenai aturan yang berlaku yang dimulai dari pemerintah pusat ke

daerah, dan diteruskan dengan melakukan penyuluhan khususnya para petani.
7. Pengelolaan tanah, termasuk pemakaian pupuk organik dan penggunaan pestisida
hayati serta tidak berlebihan dalam rangka menjaga kesuburan tanah pertanian,
khususnya bawang merah.

8. Peningkatan sumber daya manusia dengan melakukan pembinaan pada para petani,
termasuk dalam hal menjaga sikap dan mental petani.
9. Pengembangan di bidang teknologi pertanian, serta penggunaan teknologi tepat
guna.

10. Pemutusan perjanjian bagi hasil sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian bagi
hasil, harus memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan oleh UU Nomor 2 Tahun
1960.

E. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan penulisan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Pengaturan sistem bagi hasil tanah pertanian yang terdapat di dalam Hukum Tanah

Nasional dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 serta Instruksi
Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

2. Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan Dalam Menerapkan Bagi Hasil Tanah Pertanian
(Khususnya Bawang Merah) Untuk Mendukung Terlaksananya Reforma Agraria