Page 131 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Mira Novana Ardani: Bagi Hasil Tanah Pertanian (Bawang Merah) ... 123

penggarap, Karena menurut mereka hal tersebut memang sudah menjadi kebiasaannya,
sehingga lebih sederhana, tidak merepotkan dan mudah dimengerti. Peran Kepala Desa
hanya terbatas apabila terjadi sengketa antara pemilik dan penggarap.
Sebagaimana diketahui bahwa bagi hasil pada awalnya adalah merupakan suatu lembaga

Hukum Adat yang hidup dalam masyarakat, yang hingga saat ini lembaga tersebut masih
didapati pada daerah-daerah tertentu di Indonesia. Pada prinsipnya, minat seseorang untuk
melakukan perjanjian bagi hasil dengan ketentuan yang berlaku yang diukur berdasarkan

telah atau belum dimulainya tindakan untuk melakukan perjanjian bagi hasil menurut
Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 merupakan suatu tindakan untuk melakukan suatu
15
pilihan (choice) atau suatu tindakan pengambilan keputusan.
Minat, menurut Maria SW. Sumardjana, yang diambil dari Enciclopedi Indonesia (1984:

2684), adalah suatu kecenderungan bertingkah laku yang terarah terhadap obyek, kegiatan
atau pengalaman tertentu, kecenderungan ini berada dalam intensitasnya pada setiap
16
individu. Minat seseorang untuk mengambil keputusan membuat perjanjian bagi hasil
sesuai dengan Undang-undang atau tidakakan di dasarkan pada informasi tertentu yang

mendorong untuk melakukan keputusan di antara alternative yang ada. Informasi tersebut
yaitu:
1. Informasi tentang kewajiban melakukan perjanjian bagi hasil secara tertulis menurut

Undang-Undang
2. Informasi tentang hak dan kewajiban para pihak
3. Informasi tentang perlindungan hukum
4. Informasi tentang prosedur

Dalam pelaksanaan bagi hasilnya, masyarakat petani bawang merah di Kabupaten Brebes
biasanya menggunakan istlah maro, mertelu dan sebagainya, walaupun berdasarkan
penjelasan dari Dinas Pertanian setempat bagian mereka bervariasi. Penggarap yang
memperoleh hasil 1/8, atau ada yang 1/7., artinya apabila bawang merah tersebut laku 8

kwintal, maka bagian untuk penggarap adalah 1 kwintal, sedangkan bagian untuk pemiliknya
adalah 7 kwintal. Bagi hasil dengan sistim ini biasanya pemilik menyediakan bibit, obat,
pupuk, dan tenaga kerja atau kuli untuk mengolah tanah. Sedangkan pihak penggarap

mengurus tanaman dari mulai penyiraman, pengobatan sampai pada pengendalian hama.
Namun ada juga yang menggunakan sistim pembagiannya bisa 1/12, artinya 1 untuk Pemilik
sawah, 11 bagian untuk penggarap, akan tetapi semua biaya (bibit, tenaga, pupuk, pestisida)
ditanggung oleh penggarap. Selain itu, di daerah lainnya ada yang menerapkan sistim maro,

yakni setengah untuk pemilik dan setengah untuk penggarap.

15 . Maria SW.Sumardjono, Pendaftaran Tanah AntaraHarapan Dan Kenyataan, Makalah, Seminar
NasionalKegunaanSerifikay Dan Penerusnya, Kerjasama BPH Dan FH.UGM, 9 Juni 1992, Yogyakarta.
16 . Ibid.