Page 132 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

124 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

Reforma agraria yang mana harus bermakna penataan ulang struktur penguasaan tanah
yang mencakup redistribusi tanah dan pembatasan (pencegahan) konsentrasi penguasaan
tanah. Bahkan di dalamnya terkandung aksi-aksi untuk menata ulang sistem bagi hasil dalam
17
kegiatan pertanian. Diperkuat dengan adanya salah satu program yang terdapat di dalam
landreform yakni pengaturan kembali bagi hasil tanah pertanian. Hal ini jika kita kaitkan
dengan upaya pemerintah untuk mewujudkannya pada dasarnya sudah ada, yaitu dengan
terbitnya UU Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil.

UU Nomor 2 Tahun 1960 diterbitkan untuk mengatur perjanjian pengusahaan tanah
dengan bagi hasil, agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan
atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para
penggarap.Supaya hal tersebut dapat tercapai, maka tentu saja diperlukan dukungan

terutama dalam hal pelaksanaannya, baik dari tingkat pusat dalam hal ini pemerintah sampai
dengan masyarakatnya. Berawal dari pemerintah yang mana sudah semenjak tahun 1960
mengeluarkan aturan mengenai bagi hasil tanah pertanian dengan dikeluarkannya UU
Nomor 2 Tahun 1960. Namun, saat ini upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk terus

melakukan sosialisasi mengenai adanya aturan tersebut ke masyarakat, khususnya disini
adalah para petani tidak berjalan. Hal ini dapat diketahui ketika penulis menanyakan ke dinas
pertanian setempat mengenai aturan tersebut, mereka bahkan tidak mengetahuinya.

Bagaimana akan melakukan sosialisasi ke masyarakat apabila para instansi terkait tersebut
tidak mengetahuinya.
Sebenarnya dengan adanya UU Nomor 2 Tahun 1960 dan disertai dengan Instruksi
Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang pedoman pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 1960

tentang perjanjian bagi hasil dapat dikatakan memenuhi konsep yang dimiliki oleh reforma
agraria itu sendiri, yakni memenuhi konsep policy atau regulation reform yang berkenaan
18
dengan pengaturan kebijakan dan hukum yang berpihak pada rakyat banyak. UU Nomor 2
Tahun 1960 dibentuk dengan tujuan memberikan bagi hasil yang adil baik antara penggarap

maupun pemilik tanah, dan tentu saja untuk lebih memperhatikan nasib petani, khususnya
penggarap.
Konsep lainnya yang dimiliki oleh reforma agraria yaitu konsep access reform, yakni

berkaitan dengan penataan penggunaan atau pemanfaatan tanah yang lebih produktif
disertai penataan dukungan sarana dan prasarana yang memungkinkan petani memperoleh
19
akses ke sumber ekonomi di wilayah pedesaan. Tersedianya lahan, tanah yang memenuhi
standar untuk ditanami khususnya bawang merah termasuk kedalam konsep ini. Untuk

tanaman bawang merah membutuhkan perawatan yang lebih dibanding dengan tanman
jenis lainnya. Hal ini dikarenakan setelah panen, untuk tetap menjaga kesuburan tanahnya

17 Pendapat A.P.Parlindungan dalam Bernhard Limbong, Op.cit, halaman 28.
18 Bernhard Limbong, Op.cit, halaman 31.
19 Ibid, halaman 30.