Page 135 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria
P. 135

Mira Novana Ardani: Bagi Hasil Tanah Pertanian (Bawang Merah) ...     127


                     seperti pembagian hasilnya harus dilakukan secara adil, dibutuhkan peran dari Bupati
                     atau  instansi  pemerintah  setempat  untuk  bersama-sama  dengan  masyarakat
                     khususnya  peani  dalam  hal  melaksanakan  aturan  bagi  hasil  tanah  pertanian,  dari
                     aspek  jangka  waktu,  hak  dan  kewajiban  penggarap  dan  pemilik  tanah,  bentuk

                     perjanjiannya perlu mendapat perhatian.
                  Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat disarankan:
                 1.  Pemerintah dapat membuat aturan yang baru terkait bagi hasil tanah pertanian yang

                     telah disesuaikan dengan keadaan, kebutuhan, serta perkembangan masyarakat saat
                     ini.  Hal  ini  dikarenakan  aturan  yang  ada  sudah  sejak  tahun  1960,  dan  dalam
                     pelaksanaannya kurang dapat berjalan dengan baik.
                 2.  Perlu adanya dukungan dari semua pihak, baik dari pemerintah pusat, instansi di

                     daerah  yang  terkait,  maupun  sampai  ke  masyarakat  khususnya  para  petani  untuk
                     dapat menjalankan penerapan sistem bagi hasil tanah pertanian (khususnya bawang
                     merah)  sesuai  dengan perundang-undangan  yang  berlaku,  tidak  hanya  didasarkan
                     pada  hukum  adat.  Hal  ini  agar  dapat  dicapai  reforma  agraria  yang  diyakini  dapat

                     memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi,
                     serta dapat memperkuat kemandirian dan ketahanan pangan yang ada di Indonesia.


             Daftar Pustaka
             Fokusmedia, Kitab Undang-Undang Agraria Dan Pertanahan, 2009, Bandung: Fokusmedia
             Harsono,  Boedi,  HukumAgraria  Indonesia,  2008,  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang
                   Pokok Agraria Isi Dan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan

             Ilham, Muhammad, Arisaputra, Reforma Agraria di Indonesia, 2015, Makasar : Sinar Grafika
             Limbong, Bernhard, Reforma Agraria, 2012, Jakarta : Pustaka Margaretha
             Parlindungan, A.P., Kapita Selekta Hukum Agraria, 1981, Medan : Alumni
             Soekanto, Soerjono,  Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum, 1988,  Jakarta : Bina Aksara

             _____, dan Mamudji, Sri, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 2001, Jakarta:
                   Raja Grafindo Persada
             Sudaryatmi, Sri, dkk, Beberapa Aspek Hukum Adat, 2000, Semarang : Universitas Diponegoro

                   Semarang
             Sudaryatmi,  Sri  dan  Sukirno,  Beberapa  Aspek  Hukum  Adat,  2013,  Semarang  :  Universitas
                   Diponegoro Semarang
             Maladi,  Yanis,  Reforma  Agraria  Berparadigma  Pancasila  Dalam  Penataan  Kembali  Politik

                   Agraria Nasional, Jurnal Mimbar Hukum, Vol.25, No.1, Februari 2013
             Maria  SW.Sumardjono,  Pendaftaran  Tanah  Antara  Harapan  Dan  Kenyataan,  Makalah,
                   Seminar Nasional Kegunaan Serifikat Dan Penerusnya, Kerjasama BPH Dan FH.UGM,

                   9 Juni 1992, Yogyakarta
             Setyawan, Bayu, Pestisida Kian Mengkhawatirkan, Suara Merdeka, 2 September 2017
   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140