Page 30 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

22 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

pencatatan dalam memudahkan pengambilan pajaknya (landrente) sebagai kewajiban desa
3
sebagaimana dikenal dengan model hoemraden kennis .
Ada yang membagi sistem pemilikan tanah di Indonesia empat tahapan dari sistem
administrasinya hingga awal abad ke -17:

Pertama, Sistem administrasi untuk tanah komunal (milik bersama) khususnya di desa-
desa sangat tergantung kepada ingatan kepala desa setempat. Teknik kadaster seperti peta
dan dokumen belum dikenal.

Kedua, Untuk tanah milik adat, khususnya di daerah perkotaan dan produktif telah
mengenal sistem pajak tanah sejak awal abad ke sembilanbelas, yaitu tahun 1811. Sebagai
konsekuensi nya, maka sistem pengukuran kadaster juga telah mulai dikenal, meskipun
belum cukup akurat untuk kadaster hukum. Hal ini karena umumnya pengukuran tanah

untuk keperluan pajak tidak teliti sebagaimana yang dipersyaratkan untuk kepastian hak.
Dalam hal ini jaminan kepastian bergantung kepada kesaksian dan bukan dokumen resmi
kadaster. Dalam periode ini administrasi pertanahan belum dapat menjamin kepastian hak.
Ketiga, Sistem administrasi pertanahan kolonial yang lain adalah yang dikelola oleh

Dinas Pekerjaan Umum, namun demikian hanya merupakan himpunan data fisik tanpa ada
dokumentasi hak atas tanahnya.
Keempat, Konsep kadaster hukum mulai dikenal sejak tahun 1620. Sistem ini mengelola

dokumen administrasi dan pendaftaran atas tanah-tanah milik berdasarkan hukum Belanda.
Di sini tanah-tanah telah diukur dan didaftar sebagaimana mestinya.
4
Sedangkan khusus sejarah kadaster ada yang memberikan kronologi sebagai berikut :
Masa Pra Kadaster (1626-1837):Pada masa ini hanya dokumen yang tercatat dalam buku

pendaftaran dan belum didukung dengan peta kadaster.
Masa Kadaster Lama (1837-1875): Pada masa ini pengukuran kadaster dilaksanakan oleh
juru ukur berlisensi.
Masa Kadaster Baru (1875-1961): Pelaksanaan pendaftaran tanah di sini dimaksudkan

untuk menjamin kepastian hak. Pengukuran kadaster yang teliti telah mulai dilaksanakan
dan diikuti dengan pembukuan hak yang telah dilaksanakan dengan tertib. Pada Tahun 1955
berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 55 Tahun 1955 Presiden Republik Indonesia

membentuk Kementerian Agraria yang sederajat dengan kementerian lain dan dipimpin oleh
Menteri Agraria. Lapangan pekerjaan Kementerian Agraria dimaksud adalah:
Mempersiapkan pembentukkan perundang-undangan agraria nasional.
1) Melaksanakan dan mengawasi perundang-undangan agrarian pada umumnya serta

memberi pimpinan dan petunjuk tentang pelaksanaan itu pada khususnya.

3 Muhammad Yamin “PROBLEMATIKA MEWUJUDKAN JAMINAN KEPASTIAN HUKUM ATAS TANAH
DALAMPENDAFTARAN TANAH”, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu
Hukum Agraria pada Fakultas Hukum, diucapkan di hadapan Rapat Terbuka Universitas Sumatera Utara
Medan, 2 September 2006.
4 Diolah dari berbagai sumber.