Page 35 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Arie Sukanti Hutagalung: Perihal Jaminan Perlindungan dan Kepastian Hukum ... 27

dalam pembuktian
pemilikan tanah maka dilaksanakan pengumuman Data Fisik dan
Data Yuridis yang dipublikasikan di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/
Kelurahan setempat selama 14 (empat belas) hari kerja.
Sementara itu Pasal 26 ayat

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan:
Daftar isian sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang
bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)

diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara siste-
matik atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik
untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan kebe-
ratan.

2. Ketika suatu peraturan bertentangan dengan peraturan yang diatasnya, hal ini menjadi
persoalan, bisa saja dinyatakan batal demi hukum, atau diputuskan oleh Mahkamah
Agung untuk dibatalkan.

3. Percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap ini tentunya memerlukan persiapan
yang lebih matang, misalnya saja perlu ketersediaan Sumber Daya Manusia yang
terampil sebagai penyuluh, pengumpul data fisik (dalam peraturan disebut Satgas Data
Fisik), pengumpul data yuridis (dalam peraturan disebut Satgas Data Yuridis), yang

terdidik dengan baik dalam jumlah yang besar, mengingat target tanah yang harus
didaftar pun demikian besarnya. Siapa yang akan mendidik tenaga-tenaga terampil ini?
Jika jawabannya adalah Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, apakah sebanding jumlah

tenaga yang diperlukan dengan tenaga yang akan dididik, mengingat sebagai suatu lem-
baga pendidikan tinggi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional terikat pula dengan keten-
tuan batas penerimaan mahasiswa.
4. Dengan sistem publikasi negatif yang tidak murni, di mana negara tidak bertang-

gungjawab dengan kebenaran data, apabila percepatan pendaftaran tanah sesitematis
lengkap ini tidak dilakukan secara hati-hati, karena dikejar target, maka bukan tidak
mungkin justru akan menimbulkan sengketa-sengketa tanah di kemudian hari.

IV. Penutup
Pada akhirnya sebagai penutup pembahasan dalam makalah ini dapat diberikan sim-
pulan dalam bentuk inventarisasi permasalahan mendasar dalam hal jaminan perlindungan

dan kepastian hukum serta kaitannya dengan sistem publikasi dalam pendaftaran tanah.
Permasalahan dimaksudkan untuk dapat menjadi bahan kajian dalam seminar ini yang
tentunya sesuai harapan panitia akan dapat merumuskan langkah-langkah positif untuk

menyikapi keadaan atau permasalahan yang sedang dihadapi. Adapun simpulan/inventaris
permasalahan dimaksud sebagaimana uraian-uraian singkat berikut ini yang secara umum
merefleksikan masih belum menunjukkan adanya jaminan perlindungan dan kepastian
hukum yang mantab.