Page 40 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

32 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

Perencanaan sudah diperoleh data tanah yang dilengkapi dengan nama, bukti penguasaan
3
dan perkiraan luas tanah.
Pada Pengadaan Tanah untuk pembangunan Kolam regulasi Nipa-nipa di Desa Mon-
congloe Lappara Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros terdapat perbedaan nilai ganti

kerugian dalam Dokumen Perencanaan dengan Tim Penilai Tanah (appraisal) yang jauh lebih
mahal. Perbedaan yang cukup jauh ini membuat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
mengingatkan agar Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan selaku Ketua

Pelaksana Pengadaan Tanah dalam melakukan verifikasi terhadap hasil penilaian ganti
kerugian dari Tim Penilai Pertanahan supaya dilakukan dengan hati-hati dan teliti dengan
4
memperhatikan status “hak” atas tanah.

Persiapan Pengadaan Tanah
Persiapan Pengadaan Tanah diatur dalam Pasal 16-26 UU PTPKU jo. Pasal 8-48 Perpres
71 Tahun 2012. Persiapan Pengadaan Tanah dilakukan oleh Tim Persiapan yang dibentuk oleh
Gubernur dalam waktu paling lama 10 hari kerja. Di DIY dalam rangka NYIA, setelah

Dokumen Perencanaan disampaikan kepada Gubernur, Gubernur DIY membentuk Tim
Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (Tim Verifikasi) untuk melakukan kajian
terhadap Dokumen Perencanaan. Tegasnya, Tim Verifikasi membantu pekerjaan Tim

Persiapan. Meskipun Tim Verifikasi ini tidak dikenal dalam Perpres No. 71 Tahun 2012,
namun keberadaannya dipandang penting karena kenyataannya Dokumen Perencanaan
5
yang disampaikan kepada Gubernur tidak selalu memenuhi persyaratan.
Di dalam Pasal 16 UU PTPKU dinyatakan bahwa Persiapan Pengadaan Tanah terdiri dari

3 (tiga) kegiatan pokok: (1) Pemberitahuan Rencana Pembangunan; (2) Pendataan Awal
Lokasi Rencana Pembangunan; dan (3) Konsultasi Publik Rencana Pembangunan.
Pemberitahuan Rencana Pembangunan. Hal ini dilakukan dengan cara memberita-
hukan kepada masyarakat secara langsung (seperti melalui sosialisasi, tatap muka, atau surat

6
pemberitahuan) maupun tidak langsung (melalui media cetak atau media elektronik).
Pemberitahuan ini dilakukan oleh Tim Persiapan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja
sejak dokumen perencanaan Pengadaan Tanah diterima secara resmi oleh gubernur.

Pemberitahuan rencana pembangunan memuat informasi mengenai: (a) maksud dan tujuan

3 Ni Luh Gede Maytha Puspa Dewi, Beberapa Permasalahan Pengadaan Tanah Pembangunan Bandara
Baru di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Skripsi STPN, 2017, hlm. 108-111.
4 Surat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan No. B-05/TP4D/Set/04/2017 tertanggal 07 April 2017 kepada
Ketua Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan Kolam Regulasi Nipa-nipa di Maros.
5 Ibid, hlm. 116.
6 Pasal 17 UU PTPKU menyatakan bahwa pemberitahuan rencana pembangunan disampaikan kepada
masyarakat pada rencana lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, baik langsung maupun tidak
langsung. Selanjutnya, Pasal 12 ayat (1) Perpres No. 71 Tahun 2012 menyatakan bahwa pemberitahuan
rencana pembangunan oleh Tim Persiapan disampaikan secara langsung maupun tidak langsung kepada
masyarakat pada rencana lokasi pembangunan. Penulis menafsirkan kedua ketentuan sebagai keharusan
untuk melakukan pemberitahuan dengan 2 (dua) cara, langsung dan tidak langsung.