Page 36 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria
P. 36
28 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya
1. Bahwa sistem publikasi pendaftaran tanah yang dianut berdasarkan ketentuan Pasal 19
UUPA yang masih menerapkan stelsel negatif dan belum tuntasnya pendaftaran tanah
sisa-sisa produk sejarah masa lampau telah menimbulkan berbagai masalah dan
sengketa tanah yang kompleks;
2. Bahwa masih belum optimalnya kinerja aparat Badan Pertanahan Nasional perlu
menjadi kajian tersendiri yang sistematis meliputi aspek peraturan (hukum) sebagai
SOP (Standar Operational Procedure) birokrasi, institusional, sumber daya manusia dan
kinerja aparatnya, kesadaran masyarakat, pengawasan dan kontrol perwujudan good
governance.
3. Bahwa percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap, perlu didasarkan pada aturan
yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, jangka waktu yang
rasional, dan persiapan-persiapan lain yang lebih matang.
Sumber Rujukan/Referensi
Harsono. Boedi. ”Hukum Agraria Indonesia:Sejarah Pembentukkan Undang-Undang Pokok
Agraria.Isi dan Pelaksanaanya”. Jakarta:Penerbit Djambatan.edisi revisi. 2003.
Harsono. Boedi. “Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional”, Jakarta: Penerbit Univer-
sitas Trisakti, edisi revisi 2007
Moh. Mahfud MD. “Politik Hukum di Indonesia”. LP3ES. Jakarta. 1998.
Moh. Mahfud MD.“Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia”, Gama Media dan Ford
Foundation, Yogyakarta: 1999
Yamin. Muhammad,“Problematika Mewujudkan Jaminan Kepastian Hukumatas Tanah dalam
Pendaftaran Tanah”,Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu
Hukum Agraria pada Fakultas Hukum, diucapkan di hadapan Rapat Terbuka Univer-
sitas Sumatera Utara Medan, 2 September 2006
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) Puslitbang 2004,
“Kasus Sengketa Tanah Terbanyak Diadukan ke Satgas Mafia Hukum”
<http://www.tribunnews.com/2010/05/20/kasus-sengketa-tanah-terbanyak-diadukan-
ke-satgas-mafia-hukum>
“Sengketa Tanah Lebih dari 7000 Kasus” http://www.jpnn.com/?mib=berita.detail&id=5167.>
