Page 41 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Oloan Sitorus: Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum 33

rencana pembangunan, (b) letak tanah dan luas tanah yang dibutuhkan, (c) tahapan rencana
pengadaan tanah, (d) perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah, (e) perkiraan
jangka waktu pelaksanaan pembangunan, dan (f) informasi lainnya yang dianggap perlu
(Pasal 11 ayat (2) dan (3) Perpres No. 71 Tahun 2012). Undangan sosialisasi atau tatap muka

disampaikan kepada masyarakat rencana lokasi melalui lurah/Kepala Desa atau nama lain
paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pertemuan dilaksanakan (Pasal 13 ayat (1) Perpres
No. 71 Tahun 2012). Pemberitahuan melalui media cetak dilaksanakan melalui surat kabar

harian lokal dan nasional paling sedikit 1 (satu) kali penerbitan pada hari kerja.
Pemberitahuan juga dilakukan melalui laman (website) Pemprov, PemKab/PemKot atau
instansi yang memerlukan tanah (Pasal 15 ayat (1) dan (2) Perpres No. 71 Tahun 2012).
Pendataan Awal Lokasi Rencana. Pendataan ini adalah pendataan awal lokasi rencana

pembangunan, yang meliputi data awal Pihak Yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah.
Pihak yang Berhak dalam hal ini adalah pihak yang menguasai atau memiliki obyek
pengadaan tanah. Pihak yang berhak itu dapat berupa perseorangan, badan hukum, badan
sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang memiliki atau menguasai Obyek

Pengadaan Tanah. Pihak yang berhak itu dapat meliputi: (a) pemegang hak atas tanah
(perseorangan atau badan), (b) pemegang hak pengelolaan, (c) nadzir untuk tanah wakaf,
(d) pemilik tanah bekas hak milik, (e) masyarakat hukum adat, (f) pihak yang menguasai

tanah negara dengan itikad baik, (g) pemegang dasar penguasaan atas tanah, (h) dan/atau
pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah (Pasal 17 Perpres
No. 71 Tahun 2012). Pendataan awal lokasi yang juga dilakukan oleh Tim Persiapan ini dalam
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pemberitahuan rencana pembangunan

(Pasal 18 UU PTPKU dan Pasal 27 Perpres No. 71 Tahun 2012). Hasil pendataan awal lokasi
rencana pembangunan ini dituangkan dalam bentuk Daftar Sementara Lokasi Rencana
Pembangunan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Persiapan. Daftar Sementara Lokasi
Rencana Pembangunan digunakan sebagai bahan untuk pelaksanaan Konsultasi Publik

Rencana Pembangunan.
Konsultasi Publik adalah proses komunikasi dialogis atau musyawarah antarpihak
yang berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam perencanaan

pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pasal 1 butir 8 UU PTPKU).
Yang berkepentingan dalam Konsultasi Publik ini adalah Pihak Yang Berhak (dapat dilakukan
8
7
melalui perwakilan dengan Surat Kuasa dari dan oleh Pihak yang Berhak) dan masyarakat
9
yang terkena dampak. Tahapan Konsultasi Publik ini diatur di dalam Pasal 19-26 UU

7 Yang dimaksud dengan ‘Surat Kuasa’ adalah surat kuasa untuk mewakili konsultasi publik sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8 Yang dimaksud dengan ‘dari dan oleh Pihak Yang Berhak’ adalah penerima kuasa dan pemberi kuasa
sama-sama berasal dari Pihak Yang Berhak.
9 Yang dimaksud dengan ‘masyarakat yang terkena dampak’ misalnya masyarakat yang berbatasan
langsung dengan lokasi Pengadaan Tanah.