Page 39 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Oloan Sitorus: Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum 31

ditunjuk oleh instansi yang memerlukan tanah. Rencana Pengadaan Tanah untuk
Kepentingan Umum disusun dalam bentuk Dokumen Perencanaan, yang setidaknya memuat
9 (sembilan) hal, yakni: (1) maksud dan tujuan rencana pembangunan; (2) kesesuaian dengan
RTRW dan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah; (3) letak tanah; (4) luas tanah yang

dibutuhkan; (5) gambaran umum status tanah; (6) perkiraan waktu pelaksanaan Pengadaan
Tanah; (7) perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan; (8) perkiraan nilai tanah; dan
(9) rencana penganggaran (Pasal 15 ayat (1) UUPTPKU jo Pasal 5 ayat (1) Perpres 71 Tahun

2012).
Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah disusun berdasarkan studi kelayakan, yang
mencakup survei sosial ekonomi, kelayakan lokasi, analisis biaya dan manfaat pembangunan,
perkiraan nilai tanah, dampak lingkungan dan dampak sosial, dan studi lain yang
2
diperlukan. Dokumen Perencanaan yang telah disusun berdasarkan studi kelayakan itu
ditetapkan oleh Instansi yang memerlukan tanah atau pejabat yang ditunjuk untuk
diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah Pemerintah Provinsi. (Pasal 15 ayat (2) dan (3)
UU PTPKU jo Pasal 7 Perpres 71 Tahun 2012).

Untuk menjaga kualitas Dokumen Perencanaan di Provinsi DIYogyakarta, dalam rangka
Pengadaan Tanah untuk pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport
(NYIA), Pemprov DIY, dalam hal ini Sekretaris DIY membentuk Kelompok Kerja Teknis

Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan
Pengembangan Bandara dengan Keputusan Sekretaris Daerah DIY No. 20/SEKDA/IX/2013
tanggal 9 September 2013, dengan segala biaya dibebankan pada PT. Angkasa Pura I (Persero)
sebagai Pihak yang memerlukan Tanah. Pokja ini terdiri dari Kanwil BPN DIY, Sekretaris

Daerah Kulon Progo, Kantor Pertanahan Kulon Progo, Camat Temon dan Kepala Desa di
lokasi terdampak. Khusus Kanwil DIY bertugas mengkoordinasikan penyusunan Dokumen
Perencanaan Pengadaan Tanah dan mengkoordinir pengumpulan data tanah. Kantah Kulon
Progo menyiapkan Draf Peta Lokasi rencana Pembangunan Bandara baru melalui

permohonan yang diajukan PT. Angkasa Pura I (Persero). Peran Kanwil BPN DIY sangat
berarti dalam menyusun kebutuhan Lahan Pengadaan Tanah, sehingga dari tahap

2 Hal-hal yang dihasilkan dari Studi Kelayakan adalah: (1) survei sosial ekonomi, yang dilakukan untuk
menghasilkan kajian mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat yang diperkirakan terkena dampak
pengadaan tanah; (2) kelayakan lokasi, yang dilakukan untuk menghasilkan analisis mengenai kesesuaian
fisik lokasi dengan rencana pembangunan yang akan dilakukan untuk kepentingan umum yang dituangkan
dalam bentuk Peta Rencana Lokasi Pembangunan; (3) analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi
wilayah dan masyarakat, dilakukan untuk menghasilkan analisis biaya yang diperlukan dan manfaat
pembangunan yang diperoleh bagi wilayah dan masyarakat; (4) perkiraan nilai tanah, dilakukan untuk
menghasilkan perkiraan besarnya nilai Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah ; (5) dampak lingkungan
dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat dari Pengadaan Tanah dan pembangunan, dilakukan untuk
menghasilkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau dokumen lingkungan hidup lainnya; dan
(6) studi lain yang diperlukan, studi di luar ke lima di atas, yang dapat berupa studi budaya masyarakat,
studi politik dan kemanana, studi keagamaan, sebagai antisipasi dampak spesifik yang diakibatkan
pembangunan untuk kepentingan umum.