Page 44 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria
P. 44
36 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya
2) Pengadilan TUN memutus diterima atau ditolaknya gugatan dalam waktu paling
lama 30 Hari Kerja sejak diterimanya gugatan;
3) Pihak yang Keberatan terhadap putusan Pengadilan TUN, dalam waktu paling lama
14 Hari Kerja dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;
4) Mahkamah Agung wajib memberikan putusan dalam waktu 30 Hari Kerja sejak
permohonan kasasi diterima;
5) Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menjadi dasar
diteruskan atau tidaknya pengadaan tanah.
Gubernur dapat mendelegasikan Persiapan PTPKU kepada Bupati/Walikota atas pertim-
bangan efisiensi, efektivitas, kondisi geografis, sumberdaya manusia dan pertimbangan
lainnya. Dalam hal didelegasikan, permohonan perpanjangan waktu Penetapan Lokasi
pembangunan diajukan oleh instansi yang memerlukan tanah kepada Bupati/ Walikota atas
pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan. Permohonan perpanjangan itu diajukan instansi
yang memerlukan tanah paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu
Penetapan Lokasi Pembangunan (Pasal 47-48 Perpres 71 Tahun 2012).
Bagian dari Tahap Persiapan Pengadaan Tanah yang paling mendapatkan tantangan
terberat adalah dalam konsultasi publik. Di DIY dalam rangka NYIA konsultasi publik
dilakukan berulang kali, karena masih saja selalu ada keberatan. Bahkan sampai dilakukan
Konsultasi Publik Ulang. Terhadap keberatan, Gubernur DIY membentuk Tim Kajian
Keberatan melalui Keputusan Gubernur DIY No. 35/Tim/2015 tentang Pembentukan Tim
Kajian Keberatan atas Lokasi Pembangunan untuk Pengembangan Bandara Baru di DIY.
Keberatan dari masyarakat secara garis besar adalah: warga tidak bermaksud menjual tanah
miliknya, kondisi lahan pertanian saat itu (sebelum pengadaan tanah) menyerap tenaga
kerja, belum adanya kesepakatan tentang bentuk ganti kerugian, belum adanya kesepakatan
mengenai bentuk dan tempat relokasi. Keberatan-keberatan di atas tidak dapat diterima Tim
Kajian Keberatan karena tidak mempunyai alasan yang kuat yang memenuhi kaidah hukum
seperti ditentukan dalam Pasal 36 Perpres No. 71 Tahun 2012, yakni bahwa keberatan
seharusnya diarahkan pada pembuktian bahwa rencana pembangunan Bandara NYIA tidak
sesuai dengan RTRW dan Prioritas Pembangunan dalam RPJM, Renstra, dan Rencana Kerja
Pemerintah Instansi. Oleh karena itulah, maka Gubernur DIY akhirnya menetapkan
Keputusan Gubernur DIY No. 68/KEP/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk
16
Pengembangan Bandara Baru di DIY.
SK Penetapan Lokasi di atas digugat di PTUN, dengan Putusan 07/G/2015/PTUN.Yk.
tanggal 23 Juni 2015 yang mengabulkan seluruh gugatan dari penggugat, sehingga mem-
batalkan Keputusan Gubernur DIY No. 68/KEP/2015 tentang Penetapan Lokasi Pem-
bangunan Untuk Pengembangan Bandara Baru di DIY. Oleh karena, Majelis Hakim berpen-
dapat bahwa pembanguna Bandara baru tidak disebutkan dalam RTRW Provinsi DIY dan
16 Ni Luh Gede Maytha Puspa Dewi, Op. Cit, hlm. 127-129.
