Page 49 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Oloan Sitorus: Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum 41

Pengadaan Tanah menyampaikan besarnya Ganti Kerugian hasil penilaian yang
dilakukan Penilai.
b. Pelaksanaan Pengadan Tanah mengundang Pihak yang Berhak dalam musyawarah
penetapan Ganti Kerugian dengan menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan.
Undangan musyawarah disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal
pelaksanaan musyawarah penetapan Ganti Kerugian. Musyawarah dipimpin oleh Ketua

Pelaksana Pengadaan Tanah atau pejabat yang ditunjuk.
c. Hasil kesepakatan dalam musyawarah menjadi dasar pemberian Ganti Kerugian kepada
Pihak yang Berhak, yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan. Berita Acara
Kesepakatan memuat: (1) Pihak yang Berhak yang hadir atau kuasanya yang setuju,
beserta bentuk Ganti Kerugian yang disepakati; (b) Pihak yang Berhak yang hadir atau

kuasanya, yang tidak setuju; dan (c) Pihak yang Berhak yang tidak hadir dan tidak
memberikan kuasa. Berita Acara Kesepakatan ditandatangani oleh Pelaksana
Pengadaan Tanah dan Pihak yang Berhak yang hadir atau kuasanya.
d. Jika tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian,
Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat

dalam waktu paling lama 14 hari kerja setelah musyawarah. Pengadilan Negeri me-
mutus bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian dalam waktu paling lama 30 hari kerja
sejak diterimanya pengajuan keberatan. Pihak yang keberatan terhadap putusan
Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 14 hari kerja dapat mengajukan kasasi ke
Mahkamah Agung R.I. Mahkamah Agung wajib memberikan putusan dalam waktu

paling lama 30 hari kerja sejak permohonan kasasi diterima. Putusan Pengadilan
Negeri/Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi
dasar pembayaran Ganti Kerugian kepada pihak yang mengajukan keberatan.
e. Dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian,
tetapi tidak mengajukan keberatan dalam waktu 14 hari kerja setelah musyawarah
penetapan Ganti Kerugian, maka karena hukum Pihak yang Berhak dianggap menerima

bentuk dan besarnya Ganti Kerugian.
Pemberian Ganti Kerugian. Pemberian Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah
diatur dalam Pasal 40-44 UU PTPKU, Pasal 74-95 Perpres No. 71 Tahun 2012, dan 26-38

Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2012. Materi pengaturannya adalah sebagai berikut:
a. Pemberian Ganti Kerugian dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan
bentuk Ganti Kerugian oleh Pelaksana Pengadaan Tanah. Ganti Kerugian diberikan
langsung kepada Pihak yang Berhak berdasarkan hasil penilaian yang ditetapkan dalam

musyawarah dan atau/putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung. Bentuk
pemberian Ganti Kerugian meliputi: (a) uang; (b) tanah pengganti; (c) permukiman
kembali; (d) kepemilikan saham; (e) bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Dalam dalam musyawarah, Pelaksana Pengadaan Tanah mengutamakan pemberian