Page 48 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

40 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

b. Penilaian besarnya nilai Ganti Kerugian (oleh Penilai) dilakukan bidang per bidang,
23
yang meliputi: (a) tanah ; (b) ruang atas tanah dan bawah tanah; (c) bangunan; (d)
tanaman; (e) benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau (f) kerugian lain yang dapat
dinilai. Yang dinilai adalah nilai pada saat pengumuman Penetapan Lokasi

pembangunan untuk Kepentingan Umum. Untuk dapat melakukan tugas ini, maka
Penilai atau Penilai Publik meminta Peta Bidang Tanah, Daftar Nominatif dan Data
yang diperlukan untuk bahan penilaian dari Ketua Pengadaan Tanah. Nilai Ganti

Kerugian merupakan nilai tunggal untuk bidang per bidang. Besarnya nilai ganti
kerugian berdasarkan hasil penilaian, oleh Penilai disampaikan kepada Ketua Pelaksana
Pengadaan Tanah dengan Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian. Besarnya nilai ganti
kerugian hasil penilaian Penilai ini dijadikan dasar musyawarah untuk menetapkan
24
bentuk ganti kerugian. Pemberian ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk:
uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain
yang disetujui oleh kedua belah pihak.
Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian. Perihal musyawarah Penetapan

Bentuk Ganti Kerugian ini diatur pada Pasal 37-39 UU PTPKU, Pasal 68-73 Perpres No. 71
Tahun 2012, dan Pasal 25 Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2012. Langkah-langkah yang
dilakukan pada tahap ini adalah:
a. Lembaga Pertanahan-dalam hal ini-Pelaksana Pengadaan Tanah melaksanakan musya-
25
warah dengan Pihak yang Berhak dalam waktu 30 hari kerja sejak hasil penilaian dari
Penilai diterima Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Pelaksanaan musyawarah dengan
mengikutsertakan Instansi yang memerlukan tanah. Musyawarah dilakukan secara
langsung untuk menetapkan bentuk Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Ganti
Kerugian yang dilakukan oleh Penilai. Di dalam musyawarah inilah pelaksana

23 Pasal 35 UU PTPKU dan Pasal 67 Perpres No. 71 Tahun 2012 menyatakan bahwa dalam hal bidang
tanah tertentu yang terkena pengadaan tanah terdapat sisa yang tidak lagi dapat difungsikan sesuai dengan
peruntukan dan penggunaannya (semula), Pihak yang Berhak dapat meminta penggantian secara utuh atas
bidang tanahnya.
24
Pasal 34 ayat (3) UU PTPKU menyatakan bahwa Nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian
Penilai menjadi dasar musyawarah penetapan Ganti Kerugian; sedangkan Pasal Pasal 66 Perpres No. 71
Tahun 2012 menyatakan bahwa besarnya Nilai Ganti Kerugian hasil Penilai dijadikan dasar musyawarah
untuk menetapkan bentuk Ganti Kerugian. Selanjutnya, Pasal 24 Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2012
menyatakan bahwa hasil penilaian penilai dijadikan dasar musyawarah untuk menetapkan bentuk Ganti
Kerugian. Tafsir penulis, yang dimusyawarahkan adalah mengenai penetapan bentuk Ganti Kerugian. Oleh
karena, Penilai berdasarkan Pasal 32 UU PTPKU bertanggung jawab sepenuhnya terhadap hasil
penilaiannya. Berapa pun hasil penilaiannya, itulah yang akan dibayarkan. Persoalannya, apakah besarnya
ganti kerugian itu akan diberikan dalam bentuk uang, seperti pada umumnya atau dalam bentuk lain.
25 Pasal 71 Perpres No. 71 Tahun 2012 menyatakan bahwa apabila Pihak yang Berhak berhalangan hadir,
dapat memberikan kuasa kepada: (a) seorang dalam hubungan darah ke atas, ke bawah atau ke samping
sampai derajat kedua atau suami/istri bagi Pihak yang Berhak berstatus perorangan; (b) seorang yang
ditunjuk sesuai dengan anggaran dasar bagi Pihak yang Berhak berstastus badan hukum; (c) Pihak yang
Berhak lainnya. Dalam hal Pihak yang Berhak telah diundang secara patut tidak hadir dan tidak
memberikan kuasa, Pihak yang Berhak dianggap menerima bentuk dan besar Ganti Kerugian yang
ditetapkan oleh Pelaksana Pengadaan Tanah.