Page 47 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Oloan Sitorus: Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum 39

Daftar Nominatif yang ditandatangani Satgas. Daftar Nominatif ini digunakan dalam
proses penentuan nilai Ganti Kerugian.
b. Satgas dalam melakukan inventarisasi dan identifikasi dalam waktu paling 30 (tiga
puluh) hari kerja. Ketua Satgas menyerahkan hasil inventarisasi kepada Ketua

Pelaksana Pengadaan Tanah dengan Berita Acara Hasil Inventarisasi dan Identifikasi.
Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif diumumkan di Kantor Kelurahan/Desa atau
nama lain, Kantor Kecamatan, dan lokasi pembangunan dalam waktu paling kurang 14

hari kerja. Pengumuman dapat dilakukan secara bertahap, parsial, atau keseluruhan.
c. Dalam hal Pihak yang Berhak keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi, Pihak
yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan tanah
dalam waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak pengumuman hasil inventarisasi.

Jika keberatan diterima, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah melakukan verifikasi dan
perbaikan Peta Bidang Tanah dan/atau Daftar Nominatif dalam waktu paling lama 14
hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan. Apabila terjadi perbedaan
perhitungan luas antara hasil inventarisasi dan identifikasi dengan hasil verifikasi,

dilakukan perbaikan dalam bentuk Berita Acara Perbaikan Hasil Inventarisasi dan
Identifikasi. Jika keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi ditolak, maka Ketua
Pelaksana Pengadaan Tanah membuat Berita Acara Penolakan.

d. Hasil pengumuman Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif atau verifikasi dan
perbaikan Peta Bidang Tanah dan/atau Daftar Nominatif menjadi dasar penentukan
Pihak yang Berhak dalam pemberian Ganti Kerugian.
Penilaian Ganti Kerugian. Bagian tahapan Penilaian Ganti Kerugian ini diatur dalam

Pasal 31-36 UU PTPKU, Pasal 63-67 Perpres No. 71 Tahun 2012, dan Pasal 20-24 Peraturan
Kepala BPN No. 5 Tahun 2012. Kalau dicermati ketentuan-ketentuan tersebut, tahapan peni-
laian ganti kerugian adalah sebagai berikut:
a. Lembaga Pertanahan-dalam hal ini-Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menetapkan

Penilai sesuai dengan ketentuan di bidang pengadaan barang/Jasa Pemerintah. Pelak-
sanaan pengadaan Penilai dilakukan paling lama 30 hari kerja, sehingga dilakukan
dengan seleksi sederhana atau seleksi umum. Namun, jika pengadaan Penilai itu tidak

22
dapat dilaksanakan, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menunjuk Penilai Publik
(Pasal 64 Perpres No. 71 Tahun 2012).

penguasaan dan/atau pemilikan tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda yang berkaitan dengan tanah;
(d) letak tanah, luas tanah dan nomor identifikasi bidng; (e) status tanah dan dokumennya; (f) jenis
penggunaan dan pemanfaatan tanah; (g) pemilikan dan/atau penguasaan tanah, bangunan, dan/atau
benda lain yang berkaitan dengan tanah; (h) pembebanan hak atas tanah; dan (i) ruang atas dan ruang
bawah tanah.
22 Pasal 21 (2) Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2012 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Penilai
Publik adalah Penilai Pemerintah yang sudah ditetapkan/memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk
memberikan jasa penilaian. Penunjukannya dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah setelah
berkoordinasi dengan Instansi yang membawahi Penilai Pemerintah.