Page 51 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Oloan Sitorus: Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum 43

waktu yang dikehendaki oleh Pihak yang Berhak dengan Surat Pengantar dari
Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.
2) Dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian
berdasarkan putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung telah memperoleh

kekuatan hukum tetap, Ganti Kerugian dapat diambil oleh Pihak yang Berhak
setiap saat Pihak yang Berhak menghendakinya dengan surat pengantar dari
Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

3) Dalam hal pihak yang Berhak telah diketahui keberadannya, maka Pihak yang
Berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan tempat penitipan Ganti
Kerugian dengan Surat Pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah
4) Dalam hal Objek Pengadaan Tanah sedang menjadi objek perkara di pengadilan,

Ganti Kerugian diambil oleh Pihak yang Berhak setelah putusan pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap atau putusan perdamaian (dading).
5) Dalam hal Objek Pengadaan Tanah masih dipersengketakan kepemilikannya,
pengambilan Ganti Kerugian dilakukan setelah adanya Berita Acara Perdamaian

(dading).
6) Dalam hal objek Pengadaan Tanah diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang,
Ganti Kerugian diambil oleh Pihak yang Berhak setelah adanya putusan penga-

dilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pengangkatan sita.
7) Dalam hal Objek Pengadaan Tanah menjadi jaminan di Bank, Ganti Kerugian
dapat diambil di pengadilan negeri setelah adanya surat pengantar dari Ketua
Pelaksana Pengadaan Tanah.

e. Pengambilan Ganti Kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri, Pihak yang Berhak
wajib menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah kepa-
da Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Selanjutnya, dalam hal uang Ganti Kerugian
dititipkan di Pengadilan Negeri dan Pihak yang Berhak masih menguasai Objek

Pengadaan Tanah, maka Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan
pengosongan tanah tersebut kepada pengadilan negeri di wilayah lokasi Pengadaan
Tanah.

Pelepasan Tanah Instansi. Pelepasan Tanah Instansi ini diatur di dalam Pasal45-47
UU PTPKU. Pokok-pokok pengaturannya adalah sebagai berikut:
a. Pelepasan Objek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang dimiliki Peme-
rintah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur Barang Milik

Negara/Daerah. Sementara, pelepasan Objek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan
Umum yang dikuasai oleh Pemerintah atau dikuasai/dimiliki oleh Badan Usaha Milik
Negara/Badan Usaha Milik Daerah dilakukan berdasarkan UU PTPKU.

b. Pelepasan Objek Pengadaan Tanah, baik yang dimiliki dan dikuasai Pemerintah atau
yang dikuasai/dimiliki BUMN/D, tidak diberikan Ganti Kerugian, kecuali: