Page 53 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Oloan Sitorus: Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum 45

atau benda lain yang berkaitan dengan tanah kepada pemilik bangunan, tanaman, atau benda
27
lain yang berkaitan dengan tanah. Vide Penjelasan Pasal 40 UU No. 2 Tahun 2012”.
Kenyataan sosial kita saat ini, bahwa pensertipikatan tanah masih belum tuntas
dilaksanakan di seluruh wilayah Negara. Namun, di atas tanah itu sdh ada penggarapan
masyarakat dengan ijin garap baik dari otoritas di tingkat desa, kecamatan, bahkan kabu-
paten. Di Sumatera Utara misalnya, bahwa tanah-tanah yang belum bersertipikat banyak

dikuasai dan diduduki masyarakat dengan alas hak ‘Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi’.
Secara aturan hukum normatif, tanah itu adalah tanah Negara, meskipun kenyataannya
sudah digarap dan diusahai oleh masyarakat lebih dari 20 tahun. Bahkan dalam status yang
demikian, masyarakat sudah mengalihkan tanah garapan secara leluasa, dalam suasana
kebatinan bahwa itu adalah tanah kepunyaannya (kepunyaan pihak yang menguasai dan

mengusahakan tanah Negara itu).
Dalam perspektif teori hukum, bahwa okupasi (dengan izin garap yang sah) telah
mempunyai derajaat hubungan hukum 25% dari pemilikan. Oleh karena itulah, maka dalam
praktik pertanahan masa lampau, setiap tanah Negara yang digarap dengan izin garap yang
sah dihargai dalam proses pengadaan tanah dengan memberikan dengan memberikan ganti

kerugian sebesar 25% dari nilai pemilikan. Selanjutnya, status tanah garapan ini adalah
hubungan hukum yang bersifat tenurial, yakni hubungan hukum yang makin menguat
seiring dengan semakin lamanya tindakan menggarap, menguasai dan mengusahakan tanah
itu. Okupasi yang telah berlangsung lama meningkat derajat hubungan hukumnya menjadi
possession. Dalam ilmu hukum ada semacam slogan bahwa possession is ninety percent of

ownership. Artinya, garapan yang berdasarkan izin garap yang sah dan disertai dengan
menunaikan kewajiban penggunaan pemanfaatan atas tanah itu, akan menguat hubungan
hukumnya seiring dengan waktu penguasaan dan pengusahaan atas tanah itu. Berbeda
dengan hubungan hukum yang bersifat tenancy, pinjam pakai atau sewa atas tanah Negara,
yang tidak akan menguat hubungan hukumnya meskipun telah digunakan dalam jangka
waktu yang lama. Dalam status sebagai status sebagai possession pun, upaya untuk

menjadikan hubungan hukum menjadi sempurna adalah melalui tindakan legalisasi, yakni
dengan memberikan land titling terhadap penggarapan yang telah berlangsung lama itu.

Penyerahan Hasil
Penyerahan hasil Pengadaan Tanah diatur di dalam Pasal 48-50 UU PTPKU, Pasal 112-114
Perpres No. 71 Tahun 2012, dan Pasal 46-48 Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2012. Tahapan

Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah ini adalah sebagai berikut:
a. Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menyerahkan hasil Pengadaan Tanah kepada
Instansi yang memerlukan tanah disertai data Pengadaan Tanah paling lama 7 (tujuh)
hari kerja sejak pelepasan hak Objek Pengadaan Tanah. Penyerahan hasil Pengadaan
Tanah dilakukan dengan Berita Acara untuk selanjutnya digunakan oleh Instansi yang

27 Surat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan No. B-05/TP4D/Set/04/2017 tertanggal 07 April 2017 kepada
Ketua Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan Kolam Regulasi Nipa-nipa di Maros.