Page 46 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

38 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

19
2012). Pelaksana Pengadaan Tanah dapat dibantu oleh Sekretariat Pengadaan Tanah yang
ditunjuk oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah yang bertugas untuk menyiapkan adminis-
trasi pengadaan tanah. Selanjutnya, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah membentuk Satuan
Tugas Pelaksana Pengadaan Tanah yang membidangi: (a) inventarisasi dan identifikasi data

fisik penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (Satgas A), dan (b) inven-
tarisasi dan identifikasi data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah (Satgas B).
Pelaksanaan Pengadaan Tanah meliputi: (a) inventarisasi dan identifikasi penguasaaan,

pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah; (b) penilaian Ganti Kerugian; (c) musya-
warah penetapan Ganti Kerugian; (d) pemberian Ganti Kerugian; (e) pelepasan tanah
instansi. Setelah Penetapan Lokasi, pihak yang berhak hanya dapat mengalihkan hak atas
tanahnya kepada instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan. Beralihnya

hak dilakukan dengan memberikan Ganti Kerugian yang nilainya ditetapkan saat nilai
pengumuman Penetapan Lokasi.
Inventarisasi dan Identifikasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, serta
Pemanfaatan Tanah (IP4T). Inventarisasi dan Identifikasi ini diatur di dalam Pasal 28-30

UU PTPKU, Pasal 55-62 Perpres No. 71 Tahun 2012 dan Pasal 9-19 Peraturan Kepala BPN No.
5 Tahun 2012. Di dalam berbagai ketentuan di atas, diatur hal-hal sebagai berikut:
a. Kegiatan inventarisasi ini meliputi:
20
1) pengukuran dan pemetaan bidang per bidang, yang dilakukan dengan tahapan
pengukuran dan pemetaan batas keliling lokasi, kemudian pengukuran dan
pemetaan bidang per bidang (Satgas A), yang hasil inventarisasinya dituangkan
dalam bentuk Peta Bidang Tanah yang ditandatangani oleh Ketua Satgas. Peta

Bidang Tanah ini digunakan dalam proses penentuan Ganti Kerugian dan Pen-
daftaran Hak;
21
2) pengumpulan data Pihak yang Berhak dan Obyek Pengadaan Tanah (Satgas B) ,
Hasil inventarisasi dan identifikasi dibuat dalam bentuk Peta Bidang Tanah dan

19 Penyiapan dimaksud, paling kurang: (a) membuat agenda rapat pelaksanaan; (b) membuat rencana
kerja dan jadwal kegiatan; (c) menyiapkan pembentukan Satuan Tugas yang diperlukan dan pembagian
tugas; (d) memperkirakan kendala-kendala teknis yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan; (e)
merumuskan strategi dan solusi terhadap hambatan dan kendala pelaksanaan; (f) menyiapkan langkah
koordinasi ke dalam maupun ke luar di dalam pelaksanaan; (g) menyiapkan administrasi yang diperlukan;
(h) mengajukan kebutuhan anggaran operasional pelaksanaan Pengadaan Tanah; (i) menetapkan penilai;
(j) membuat dokumen hasil rapat. Penyiapan pelaksanaan itu dituangkan dalam Rencan Kerja yang
memuat paling kurang: (a) rencana pendanaan pelaksanaan; (b) rencana waktu dan penjadwalan
pelaksanaan; (c) rencana kebutuhan tenaga pelaksana; (d) rencana kebutuhan bahan dan peralatan
pelaksana; (e) inventarisasi dan alternatif solusi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan; dan (f)
sistem monitoring pelaksanaan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Perpres No. 71 Tahun 2012.
20 Jika diperlukan untuk membantu Satgas A, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dapat menggunakan
Surveyor Berlisensi untuk pelaksanaan pengukuran dan pemetaan. Demikian juga Satgas B dapat ditambah
dari instansi terkait. Baik Satgas A dan B dapat dibentuk masing-masing lebih dari 1 (satu) Satgas (Pasal 8
ayat (4), (5), dan (6) Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2012.
21 Pasal 57 ayat (1) Perpres No. 71 Tahun 2012 menyatakan bahwa data Pihak Yang Berhak, setidak-
tidaknya: (a) nama, pekerjaaan, dan alamat; (b) Nomor Induk Kependudukan atau identitas diri; (c) bukti