Page 34 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

26 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

l. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi
dan Bangunan; atau
m. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal II, Pasal VI dan Pasal VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA.

Adanya ketentuan tersebut maka dapat dilihat pada dua aspek, yaitu pertama, bahwa
adanya tanah-tanah yang masih belum terdaftar (bersertipikat) karena masih banyak kasus-
kasus yang terjadi dengan bukti-bukti tertulis yang diterbitkan pemerintah kolonial belanda;

kedua, masih belum mumpuni pelaksanaan pendaftaran tanah (secara sistem maupun
6
kinerja).
Jadi jelaslah adanya fakta tersebut bahwa kepastian dan perlindungan hukum yang
menjadi amanat Pasal 19 UUPA masih terbelenggu oleh sisa-sisa sejarah perpajakan (fiskal

kadaster masa lalu) dan sistem pendaftaran dan kinerja instansi pertanahan. Sementara
adanya variabel lainnya berkenaan dengan pluralisme hukum dan implikasinya akan
diuraikan berikut ini.

III. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
Salah satu upaya mencapai target 5 juta bidang tanah terdaftar di tahun 2017, 7 juta
bidang di tahun 2018 dan 9 juta bidang di tahun 2019 adalah pelaksanaan Pendaftaran Tanah

Sistematis Lengkap (PTSL), yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang
dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar
dalam suatu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Obyek

pendaftaran tanah meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali,
baik bidang tanah hak,
tanah aset Pemerintah/Pemerintah Daerah, tanah BUMN/BUMD, tanah Desa, tanah negara,
tanah masyarakat hukum adat, termasuk kawasan hutan, dan bidang tanah lainnya.
Sebagai dasar pelaksanaan kegiatan ini, diterbitkan Peraturan Menteri Negara

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Membaca ketentuan ini, ada beberapa
catatan yang perlu mendapat perhatian:

1. Bahwa bentuk peraturan ini adalah Peraturan Menteri, yang seharusnya tidak berten-
tangan dengan peraturan diatasnya, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sebagai contoh, dalam Pasal 11 ayat (1) Pera-
turan Menteri Nomor 35 Tahun 2016 dinyatakan: Untuk memenuhi asas publisitas

6 Menurut data Puslitbang BPN RI, 2004, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI)
merupakan salah satu instansi pelayanan publik yang seringkali mendapat kritikan dari masyarakat
mengenai proses pensertipikatan tanah yang berbeli - belit, biaya yang mahal, dan waktu penyelesaian yang
sangat lama. Kondisi tersebut mendapat perhatian dari pemerintah dengan memasukkan pelayanan
pertanahan sebagai salah satu materi dalam RUU Pelayanan Publik. Salah satu materi yang dimuat adalah
Pelayanan Pendaftaran Tanah dimana pelayanan pendaftaran tanah merupakan salah satu dari tiga
pelayanan pertanahan yang memiliki prosentase tunggakan pekerjaan sebesar 15,77% (Puslitbang BPN RI,
2004).