Page 38 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

30 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Perpres No. 71 Tahun 2012 ini telah beberapa kali diubah. Perubahan pertama dilakukan
dengan Perpres No. 40 Tahun 2014; perubahan kedua dengan Perpres No. 99 Tahun 2014;
perubahan ketiga dilakukan dengan Pepres No. 30 Tahun 2015; dan perubahan keempat

dengan Perpres No. 148 Tahun 2015. Selanjutnya, untuk lebih mengoperasionalkan Perpres
No. 71 Tahun 2012, ditetapkanlah Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2012 ini pun telah

beberapa kali diubah. Perubahan pertama dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala BPN (Menteri ATR/Ka. BPN) No. 6 Tahun 2015 dan Perubahan kedua degnan
Peraturan Menteri ATR/Ka. BPN No. 22 Tahun 2015. Pesatnya perubahan baik pada tingkat
Perpres dan Peraturan Menteri di atas menunjukkan intensifnya upaya untuk melakukan
1
percepatan pada pelaksanaan Pengadaan sebagai salah satu Proyek Stategis Nasional.
Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan berbagai solusi yang telah dilakukan
terhadap beberapa persoalan yang terjadi pada pelaksanaan PTPKU. Strateginya dilakukan
dengan mendeskripksikan tahapan pelaksanaan PTPKU dengan segala dinamika persoalan

yang ada di dalamnya beserta solusi yang telah ditempuh. Sebagaimana diketahui Pasal 13
UU PTPKU jo Pasal 2 Perpres No. 71 Tahun 2012 menyatakan bahwa tahapan penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan umum meliputi tahapan: (a) perencanaan; (b)

persiapan; (c) pelaksanaan; dan (d) penyerahan hasil.

Perencanaan Pengadaan Tanah
Perencanaan Pengadaan Tanah diatur di dalam Pasal 14-15 UU PTPKU jo Pasal 3-7

Perpres No. 71 Tahun 2012. Perencanaan pengadaan disusun oleh Instansi yang memerlukan
tanah itu berdasarkan pada Rencana Tanah Ruang Wilayah (RTRW) dan prioritas pem-
bangunan. RTRW didasarkan atas: Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Renca-
na Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten/Kota (RTRWKab/Kot). Prioritas pembangunan yang dimaksud adalah yang
tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), Rencana Strategis
(Renstra), dan Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan (Pasal 14 UU PTPKU

jo. Pasal 3 dan 4 Perpres 71 Tahun 2012.
Rencana Pengadaan Tanah itu dapat disusun secara bersama-sama oleh instansi yang
memerlukan tanah dengan instansi terkait atau dapat dibantu oleh lembaga profesional yang

1 Arie Yuriwin, Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian ATR/BPN, Rapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal
Pengadaan Tanah, tgl 26-28 April 2017, di Jakarta, 2017, hlm. 5, menyatakan bahwa permasalahan yang
menghambat pencapaian Proyek Strategis Nasional Tahun 2016 adalah: isu pembebasan, berupa (i)
ketidakpastian skema pendanaan, dan ketidakpastian sumber/alokasi pendanaan (44%), isu perencanaan
dan penyiapan, yang berupa (i) perencanaan berlarut-larut karena kurang koordinasi antar stakeholder dan
(ii) kualitas desain proyek belum memadai sehingga diperlukan waktu tambahan untuk review (25%), isu
pendanaan, berupa (i) kurangnya alokasi pendanaan dan (ii) lambatnya proses pengadaan tanah (17%), isu
perizinan (12%), isu pelaksanaan konstruksi 12%.