Page 37 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

PENGADAAN TANAH UNTUK

PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM
(Permasalahan dan Alternatif Solusi)

Oloan Sitorus**

UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum (PTPKU) membawa perubahan besar bagi Hukum Tanah Nasional yang mengatur
tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Beberapa perubahan yang menggem-
birakan dalam UU PTPKU ini adalah: (1) menetapkan 4 (empat) tahapan yang memberikan

kejelasan pihak yang bertanggung-jawab dalam setiap tahapan, terukur output dari setiap
kegiatan dalam setiap tahapan, dan waktu pelaksanaan jelas; (2) menjabarkan musyawarah
sebagai prinsip dasar pengadaan tanah, sehingga tetap ada kesetaraan hukum bagi masya-

rakat pemilik tanah dengan pihak yang membutuhkan tanah; (3) bersifat partisipatoris dalam
arti: (a) adanya ruang keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan, (b)
terjaminnya masyarakat mendapatkan akses informasi rencana pembangunan yang dilaku-
kan Pemerintah, (c) penentuan lokasi pembangunan didasarkan atas kesepakatan masya-

rakat pemilik tanah; (4) menutup kesempatan Pemerintah melakukan campur tangan dalam
menetapkan besarnya ganti kerugian; (5) menjamin hak keberatan pada tataran penetapan
lokasi pembangunan dan penentuan besaran ganti kerugian; (6) menjadikan badan peradilan

sebagai pengambil putusan akhir lokasi pembangunan dan besaran nilai ganti kerugian.
Namun, pada tataran implementasi UU PTPKU tetaplah harus diantisipasi masih adanya
potensi titik rawan penyimpangan, terutama dalam hal ganti kerugian, yang disebabkan oleh
terjadinya mark up besaran ganti kerugian yang akan dibayarkan dengan cara melakukan

penyimpangan pada saat menentukan luas, status hak, penggunaan tanah terkait tata ruang
wilayah, bangunan dan tanaman sebagai objek ganti kerugian, serta ketidakjelasan ruang atas
tanah, ruang bawah tanah dan benda yang berkaitan dengan tanah serta hal-hal lain yang

dapat dinilai. Dalam pelaksanaan UU PTPKU di atas, berbagai persoalan yang pernah terjadi
yang dapat menghambat kelancaran pelaksanaan PTPKU, seperti antara lain: gugatan
masyarakat terhadap penetapan lokasi, penolakan ganti kerugian, dan perbedaan persepsi
tentang perlu tidaknya mengganti–rugi tanah yang berstatus sebagai tanah negara.
Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan serta mengantisipasi dan menyelesaikan

berbagai persoalan pelaksanaan, maka UU PTPKU ini dilengkapi dengan aturan pelaksa-
naannya. Di tingkat Peraturan Presiden (Perpres), ditetapkanlah Perpres No. 71 Tahun 2012

*) Tulisan ini untuk memenuhi permintaan Panitia Pelaksana Seminar dengan tema “Problematika
Pertanahan dan Strategi Penyeleaiannya”, yang diselenggarakan atas kerjasama STPN dengan Prodi Hukum
Agraria FH Universitas Trisakti pada Sabtu, 7 Oktober 2017 di Hotel Atlet/Hotel Century, Jakarta.
**) Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S. adalah Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.

29