Page 106 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang

No.20/Prt/M/2007 yang membahas mengenai pedoman teknis dalam
melakukan analisis fisik, lingkungan, ekonomi dan sosial budaya dalam
perencanaan penataan ruang. Dijelaskan dalam peraturan ini bahwa
kemampuan lahan terdiri dari beberapa satuan kemampuan lahan
sebagai faktor penyusun kemampuan lahan suatu wilayah secara utuh,
satuan kemampuan lahan ini dikategorikan ke dalam sembilan tema
satuan kemampuan lahan . Selanjutnya analisis kemampuan lahan ini
7
pada akhirnya akan membagi suatu wilayah dalam kelas kemampuan
lahan sesuai dengan karakteristik fisiknya, dari hal inilah kemudian dapat
diberikan rekomendasi ataupun evaluasi terhadap arah pembangunan
dan penggunaan lahan yang telah ada pada suatu wilayah.

IMPLEMENTASI ANALISIS KEMAMPUAN LAHAN DALAM
PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN DI SUATU WILAYAH
Dalam pembahasan sebelumnya dijelaskan bahwa peta kemampuan
lahan merupakan output konkrit dari penerapan analisis KL melalui
SIG. Namun, pada penerapannya selama ini, peta kemampuan lahan
hanya menjadi salah satu aspek penyusun daya dukung lingkungan
yang kemudian digunakan sebagai pertimbangan dalam kegiatan
penataan ruang. Sementara berbagai aspek lainnya, seperti aspek
ekonomi, politik dan sosial budaya seringkali mendominasi dalam
pengambilan keputusan akhir. Hal ini mengakibatkan pembangunan
yang tidak selalu sejalan dengan kapasitas lingkungan, sehingga risiko
degradasi lahan dan bencana alam meningkat. Hal ini juga terbukti
dengan masih adanya permasalahan atau bahkan bencana yang
timbul seperti contoh yang dijelaskan sebelumnya, sekali lagi hal ini
diakibatkan oleh pembangunan yang mengabaikan faktor ekologis
atau dapat dikatakan pembangunan “serampangan”.
Sejatinya, peta kemampuan lahan memiliki potensi untuk
diimplementasikan secara lebih konkret dalam kegiatan pembangunan

7 Lihat Bab II Angka 2.1 Bagian Umum Pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/
Prt/M/2007

Analisis Kemampuan Lahan Menggunakan Sistem Informasi 91
Habibi Hasbi Sidiq