Page 44 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang

pengurangan emisi gas rumah kaca. Langkah konkret yang dapat
dilakukan adalah menunjuk penanggung jawab wilayah dibantu
dengan pembentukan tim pendamping. Kementerian ATR/BPN
dapat bekerjasama dengan kementerian atau lembaga lain untuk
menciptakan kelembagaan yang terintegrasi.

PENUTUP
Penelitian ini menunjukan bahwa para pembuat kebijakan
direkomendasikan untuk merevisi Perpres No. 98 Tahun 2021 dengan
memperluas pendelegasian kewenangan sektor Kementerian atau
lembaga, sehingga Kementerian ATR/BPN memiliki pendelegasian
khusus untuk ikut serta dalam akselerasi pasar karbon Indonesia.
Selain itu, terdapat kekosongan hukum pada Kementerian ATR/BPN
yang mengatur secara institusional teknis pelaksanaan perdagangan
karbon, sehingga direkomendasikan untuk membuat Rancangan
Peraturan Menteri ATR/BPN, tetapi dengan terlebih dahulu merevisi
Perpres No. 98 Tahun 2021 dan PP No. 18 Tahun 2021 terkait perluasan
ruang lingkup hak guna usaha khusus perdagangan karbon.
Berdasarkan arah kebijakan tersebut, model program dalam Rancangan
Peraturan Menteri ATR/BPN yang dapat diimplementasikan adalah
(1) Program Harmonisasi dan Sinkronisasi Penataan Ruang Dalam
Rangka Terbentuknya Ruang Strategis Perdagangan Karbon di
Tingkat Pusat dan Daerah. (2) Pembukaan Program Industry Green.
(3) Program Perizinan Hak Guna Usaha Khusus Perdagangan Karbon.
(4) Program Pendampingan dan Sosialisasi Akselerasi Perdagangan
Karbon. Dengan demikian, menurut teori kebijakan publik apabila
Kementerian ATR/BPN melaksanakan rekomendasi arah kebijakan
dan model program perdagangan karbon tersebut, maka harapannya
akan memberikan kebermanfaatan bagi para pihak.

REFERENSI
Alfarizy, V. et al. (2023) ‘Mekanisme Hukum : Perdagangan Karbon
Melalui Bursa Karbon di Indonesia’, UNES Law Review, 6(2),

Model Kebijakan Carbon Trading di Sektor Kementerian ATR/BPN 29
Nilam Firmandayu