Page 42 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang
P. 42

yang dilengkapi  dengan aneka  tumbuhan air.  Dengan demikian,
          penghijauan kawasan industri tetap akan mempertimbangkan segala
          lini fungsi, seperti tata ruang, ekologis, resapan air, ekonomi, sosial,
          budaya, dan estetika (Lin, Zhang and Dong, 2024).
             Ketiga, program Perizinan Hak Guna Usaha Khusus Perdagangan
          Karbon. Hak guna usaha dapat diberikan kepada warga negara Indonesia
          dan badan hukum  yang berkedudukan  di  dalam negeri (Rizaldi,
          Mujiburohman and  Pujiriyani,  2023).  Tanah atau  lahan  yang dapat
          diberikan hak atas guna usaha meliputi tanah negara dan tanah hak
          pengelolaan. Sebagaimana dalam PP No. 18 Tahun 2021 hak guna usaha
          untuk  area  perdagangan karbon belum  diatur  secara normatif. Jadi,
          apabila terdapat tanah terlantar milik negara yang bukan merupakan
          kawasan hutan yang belum dilekati hak atas tanah dan telah memiliki
          izin dapat dimohonkan hak guna usaha (Arifin and Wachidah, 2023).
          Peran  Kementerian ATR/BPN  dalam perizinan  hak  guna usaha
          perdagangan karbon adalah memberikan keputusan hak berdasarkan
          persetujuan dari pemegang hak pengelolaan. BPN dapat melaksanakan
          fungsi pendaftaran di kantor pertanahan daerah setempat. Permohonan
          pemegang hak harus memenuhi persyaratan khusus, yakni tidak hanya
          memanfaatkan tanah yang ada, tetapi wajib melakukan pemeliharaan
          dan pembangunan  yang  berorientasi pada  lingkungan  dan  sosial
          (Utami, 2018). Dengan demikian, apabila hak guna usaha tanah negara
          dapat diperluas ruang lingkupnya untuk perdagangan karbon, maka
          akan  semakin  banyak  bursa  karbon  yang dapat dijual dalam  pasar
          karbon sehingga akan meningkatkan perekonomian Indonesia.
             Keempat, program  Pendampingan  dan  Sosialisasi  Akselerasi
          Perdagangan Karbon. Dalam hal untuk mengukur suatu rancangan
          kebijakan telah mencapai tujuan dan asas pembentukan peraturan,
          maka dapat digunakan  teori efektivitas  hukum  (Suntana  et  al.,
          2023). Menurut Soerjano Soekanto terdapat lima faktor, diantaranya:
          (Wijatmoko,  Armawi  and Fathani, 2023)  (1)  Faktor hukum  yaitu
          hukum berfungsi untuk menciptakan keseimbangan antara kepastian




                            Model Kebijakan Carbon Trading di Sektor Kementerian ATR/BPN   27
                                                       Nilam Firmandayu
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47