Page 42 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang

yang dilengkapi dengan aneka tumbuhan air. Dengan demikian,
penghijauan kawasan industri tetap akan mempertimbangkan segala
lini fungsi, seperti tata ruang, ekologis, resapan air, ekonomi, sosial,
budaya, dan estetika (Lin, Zhang and Dong, 2024).
Ketiga, program Perizinan Hak Guna Usaha Khusus Perdagangan
Karbon. Hak guna usaha dapat diberikan kepada warga negara Indonesia
dan badan hukum yang berkedudukan di dalam negeri (Rizaldi,
Mujiburohman and Pujiriyani, 2023). Tanah atau lahan yang dapat
diberikan hak atas guna usaha meliputi tanah negara dan tanah hak
pengelolaan. Sebagaimana dalam PP No. 18 Tahun 2021 hak guna usaha
untuk area perdagangan karbon belum diatur secara normatif. Jadi,
apabila terdapat tanah terlantar milik negara yang bukan merupakan
kawasan hutan yang belum dilekati hak atas tanah dan telah memiliki
izin dapat dimohonkan hak guna usaha (Arifin and Wachidah, 2023).
Peran Kementerian ATR/BPN dalam perizinan hak guna usaha
perdagangan karbon adalah memberikan keputusan hak berdasarkan
persetujuan dari pemegang hak pengelolaan. BPN dapat melaksanakan
fungsi pendaftaran di kantor pertanahan daerah setempat. Permohonan
pemegang hak harus memenuhi persyaratan khusus, yakni tidak hanya
memanfaatkan tanah yang ada, tetapi wajib melakukan pemeliharaan
dan pembangunan yang berorientasi pada lingkungan dan sosial
(Utami, 2018). Dengan demikian, apabila hak guna usaha tanah negara
dapat diperluas ruang lingkupnya untuk perdagangan karbon, maka
akan semakin banyak bursa karbon yang dapat dijual dalam pasar
karbon sehingga akan meningkatkan perekonomian Indonesia.
Keempat, program Pendampingan dan Sosialisasi Akselerasi
Perdagangan Karbon. Dalam hal untuk mengukur suatu rancangan
kebijakan telah mencapai tujuan dan asas pembentukan peraturan,
maka dapat digunakan teori efektivitas hukum (Suntana et al.,
2023). Menurut Soerjano Soekanto terdapat lima faktor, diantaranya:
(Wijatmoko, Armawi and Fathani, 2023) (1) Faktor hukum yaitu
hukum berfungsi untuk menciptakan keseimbangan antara kepastian

Model Kebijakan Carbon Trading di Sektor Kementerian ATR/BPN 27
Nilam Firmandayu