Page 37 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang
P. 37
industri masih dalam lingkup Kementerian ESDM, sehingga tidak
mencakup Kementerian ATR/BPN. Artinya, Kementerian ATR/BPN
belum memiliki kewenangan khusus untuk berkontribusi dalam
pelaksanaan perdagangan karbon.
Peraturan yang sifatnya pelaksana akan dianggap tidak sah apabila
dibentuk tanpa didasari atas delegasi atau atribusi kewenangan
dari peraturan yang lebih tinggi (Sagama, 2018). Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara
Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan merupakan pendelegasian
kewenangan yang sah karena Kementerian LHK disebutkan secara
eksplisit dalam Perpres No. 98 Tahun 2021 sebagai kementerian yang
berperan langsung, sehingga Kementerian LHK memiliki kewenangan
penuh untuk membuat peraturan menteri terkait, sedangkan
Kementerian ATR/BPN tidak menerima kewenangan khusus. Dengan
demikian, terdapat rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk
merevisi Perpres No. 98 Tahun 2021 terkait perluasan ruang lingkup
kementerian atau lembaga supaya antarlembaga dapat berkolaborasi
sesuai dengan bidangnya tanpa terkecuali, seperti penyebutan
secara eksplisit fungsi perencanaan tata ruang perdagangan karbon
didelegasikan kepada Kementerian ATR/BPN.
Kedua, adanya kekosongan hukum pada Kementerian ATR/
BPN yang mengatur tentang fungsi dan kewenangan lembaga
dalam membantu pelaksanaan perdagangan karbon di Indonesia.
Tidak dipungkiri perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
memberikan permasalahan dalam kehidupan manusia yang
mengharuskan para pembuat kebijakan lebih adaptif dalam
merancang peraturan (Dizon, 2024). Legalitas bagi pelaksanaan fungsi
dan kewenangan Kementerian ATR/BPN dalam upaya perdagangan
karbon merupakan hal yang krusial, adanya pendelegasian akan
menempatkan tanggung jawab gugat kepada penerima delegasi secara
sah (Gandara, 2020). Oleh karenanya, salah satu kebijakan yang dapat
diupayakan oleh Kementerian ATR/BPN untuk dalam melaksanakan
22 Keadilan Agraria dan Penataan Ruang
untuk Mewujudkan Suistainable Development Goals
