Page 33 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang
P. 33

tahun 2022 naik ke urutan tujuh dengan total emisi mencapai 1240.83
          mton CO  (Martin et al., 2023), artinya terdapat peningkatan sebesar
                  2
          136,12 mton CO dalam dua tahun terakhir(Qin et al., 2024). Dalam hal
                       2
          ini, industrialisasi, perusakan, dan pencemaran lingkungan berperan
          sebagai katalisator emisi gas rumah kaca sebanyak 30% (Wang and
          Simin, 2024). Oleh karena itu, Indonesia memiliki komitmen untuk
          mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% secara nasional dan
          41%  skala internasional  di  bawah mekanisme  Business  as Usual
          dalam Nationally Determined Contributions tahun 2030 dan Net Zero
          Emission tahun 2060 (Veza et al., 2023).
             Dalam  rangka memenuhi komitmen  tersebut, Indonesia
          mulai mengembangkan  alternatif kebijakan  perdagangan karbon
          (carbon trading)  untuk  mewujudkan  kewajiban pemerintah
          terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca dengan menggunakan
          instrumen  Nilai  Ekonomi  Karbon  (NEK)  sebagaimana  dalam
          Peraturan Presiden (Perpres) No. 98  Tahun 2021 (Do  and Burke,
          2024). Namun, perdagangan karbon harus tetap diselaraskan dengan
          upaya  penanggulangan  perubahan iklim. Jangan  sampai kebijakan
          perdagangan karbon  yang bertujuan mengurangi  emisi  di  suatu
          wilayah justru akan meningkatkan emisi di wilayah lain atau sering
          disebut kebocoran karbon (Jakob, 2021). Penanggulangan perubahan
          iklim dapat  menekankan  pada dua  macam antisipasi,  yakni  (1)
          mitigasi  adalah intervensi  yang  dilakukan  untuk mengurangi laju
          emisi gas rumah kaca dan lebih bertujuan untuk menghindari hal-
          hal yang  sulit  untuk dikelola,  sedangkan  (2) adaptasi, yakni  upaya
          penyesuaian untuk  menanggapi  perubahan  lingkungan  yang  tidak
          dapat dihindari (Ofremu et al., 2024). Penyelenggaraan mitigasi dan
          adaptasi perubahan iklim di Indonesia dilaksanakan oleh kementerian
          atau  lembaga, pemerintah  daerah,  pelaku usaha,  dan  masyarakat
          (Komariah et al., 2021).

             Akan  tetapi,  berdasarkan Perpres No.  98  Tahun 2021,
         kementerian  atau lembaga  yang  secara khusus  diberi  kewenangan




          18    Keadilan Agraria dan Penataan Ruang
                untuk Mewujudkan Suistainable Development Goals
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38