Page 28 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang

termasuk setiap kementerian yang ada di Indonesia diharapkan dapat
menjadi basis data pendukung untuk pencetusan kebijakan dalam
rangka pelaksanaan perdagangan karbon di Indonesia, tak terkecuali
peran dari Kementerian ATR/BPN.
Melalui produk yang diterbitkan oleh kantor pertanahan,
diharapkan dapat memberikan kepastian hukum atas kepemilikan
tanah seseorang/badan hukum. Hal tersebut sudah disadari dari
sebelum Indonesia merdeka hingga kemudian lahirlah Undang-
Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria (UUPA). Salah satu produk yang diterbitkan adalah sertipikat
Hak Pakai yang kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah daerah
sebagai hak untuk aset daerah dalam rangka menunjang kegiatan
pemerintahannya. Atas dasar kepastian hukum, maka pemerintah
daerah dapat mengusahakan tanahnya untuk memberikan fasilitas
dan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya dimanfaatkan
sebagai Hutan Kota. Dengan keberagaman vegetasi yang ada, hutan
kota dimanfaatkan sebagai penghasil cadangan karbon dan “alat”
untuk menghisap segala emisi yang dihasilkan oleh aktivitas manusia.
Cadangan karbon yang telah disiapkan oleh hutan kota di Indonesia
diharapkan dapat menjadi bahan (melalui CERs) untuk perdagangan
karbon ketika regulasi perdagangan karbon di Indonesia telah
matang nantinya. Selain itu, Presiden Republik Indonesia, Joko
Widodo, juga memandatkan kepada Menteri ATR/BPN agar segera
melakukan revisi pada peraturan terkait Hak Guna Usaha untuk
kawasan khusus perdagangan karbon yang dinilai akan bisa menarik
minat para investor agar bisa menciptakan proyek mitigasi perubahan
lingkungan lebih banyak lagi. (Forest Insights, 2024)

REFERENSI
Aditya, R. (2020) Peralihan Musim Jadi Penyebab Suhu
Udara ‘Gerah’. Available at: https://www.bmkg.go.id/
berita/?p=bmkg-peralihan-musim-jadi-penyebab-suhu-udara-
gerah&lang=ID&tag=press-release (Accessed: 15 June 2024).

Peran Sertipikat Hutan Kota dalam Upaya Penyimpanan 13
Gladys Ananda Hermawan