Page 25 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang

Sertipikat Hak Pakai yang berasal dari Tanah Negara akan
diberikan melalui mekanisme surat keputusan menteri atau pejabat
berwenang, sedangkan untuk tanah hak milik diberikan melalui
mekanisme akta perjanjian yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT). Jangka waktu dari hak pakai sendiri diberikan paling
lama dua puluh lima tahun yang kemudian dapat diperpanjang
kembali paling lama dua puluh tahun, namun apabila suatu tanah
masih dipergunakan untuk keperluan tertentu maka jangka waktu
yang diberikan tidak ditentukan. Syarat tersebut hanya dapat
berlaku pada beberapa departemen, badan, pemerintah daerah dan
perwakilan negara asing. Mengingat kemudahan yang diberikan
atas kepemilikan hak pakai, banyak penerima yang memanfaatkan
hal tersebut untuk menggunakan hak atas tanah sebesar-besarnya,
seperti yang dilakukan beberapa pemerintah daerah. Pemerintah
dapat menggunakan hak pakai atas tanah negara yang ada sebagai
aset daerah untuk menunjang kegiatan pemerintahannya (Hardini
and Ngadino, 2019). Contoh penggunaan hak pakai atas tanah yang
termasuk dalam kategori aset daerah adalah taman atau hutan kota.
Salah satu contoh penerbitan hak pakai untuk hutan kota terjadi
pada Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung yang
mengeluarkan 5 sertipikat hutan kota (Antara News, 2015)

Hutan kota merupakan kawasan terbuka hijau di dalam kawasan
kota yang identik dengan tumbuhan atau pohon-pohon besar dan
biasanya seragam, dimana biasanya hutan kota berdiri diatas tanah
negara atau tanah hak. Keberadaan hutan kota berharapkan bisa
menjadi sebuah ruang untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian
lingkungan di kota, sebagai ruang terbuka untuk serapan air, sebagai
kawasan untuk melindungi habitat vegetasi dan hewan serta dapat
digunakan sebagai tempat interaksi sosial berupa wisata alam maupun
sarana lain (Maulana, Riska and Kusuma, 2021). Pemerintah daerah
menyadari bahwa tingginya kebutuhan manusia akan menyebabkan
perubahan fungsi dari ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan akan
semakin terdesak dan menyusut, maka dari itu pemerintah daerah

10 Keadilan Agraria dan Penataan Ruang
untuk Mewujudkan Suistainable Development Goals