Page 27 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang

hal tersebut, hutan kota TMR berhasil menyimpan cadangan karbon
sebesar 127,073 kg/ha (Azizah, Yuliani and Heriyanto, 2019)
Mengingat pentingnya keberadaan hutan kota, maka pelestarian
dan keberadaan hutan kota pun juga harus dijaga dengan baik.
Melalui mekanisme pemberian hak pakai untuk hutan kota,
maka pemerintah daerah sudah turut berperan dalam melakukan
pelindungan hutan kota dengan hak atas tanah yang mengikatnya.
Selain itu, pemberian hak pakai serta jangka waktu yang tersedia
juga setidaknya akan memberikan waktu kepada hutan kota untuk
menyimpan cadangan karbon dan oksigen kepada lingkungan sekitar.
Hak pakai untuk hutan kota juga dapat digunakan untuk membatasi
perubahan penggunaan lahan dan melindungi status “penyimpan
cadangan karbon”. Tanpa disadari lebih jauh, Kantor Pertanahan serta
Kementerian ATR/BPN pun juga turut andil dalam misi penyimpanan
cadangan karbon sebagai salah satu mitigasi perubahan iklim. Hal
tersebut juga telah diamanatkan kepada Menteri ATR/BPN, Agus
Harimurti Yudhoyono, saat pelantikannya pada Februari 2024 silam
untuk dapat menyediakan perizinan lahan pertanahan dalam rangka
perdagangan karbon.

PENUTUP
Perjalanan panjang Perdagangan Karbon di Indonesia baru
saja dimulai, meskipun begitu Indonesia berkomitmen terhadap
mitigasi perubahan iklim dunia melalui Protokol Kyoto yang
kemudian dilanjutkan melalui Perjanjian Paris. Setelah mengikuti
agenda pada Perjanjian Paris, Indonesia akhirnya menetapkan NDC
sebesar 29% dalam target sebelum tahun 2030 yang kemudian turut
dikuatkan dengan Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Mencapai Target
Kontribusi Nasional. Melalui uji coba perdagangan karbon yang
dilakukan oleh PLN serta perusahaan swasta terkait, keberhasilan
tersebut diyakini sebagai awal mula untuk pembentukan pasar
perdagangan karbon wajib di Indonesia. Sinergi dari setiap sektor

12 Keadilan Agraria dan Penataan Ruang
untuk Mewujudkan Suistainable Development Goals