Page 24 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang
P. 24

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) (Tumiwa,
          Vianda  and Swadana, 2023).  Mengingat  terlibatnya  peran  dari
          beberapa badan dan instansi yang ada, maka pada tulisan ini akan
          dijabarkan bagaimana peran dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang
          (ATR/BPN)  rangka mempersiapkan keikutsertaan  aktif Indonesia
          dalam rangka menekan tingginya emisi karbon yang ada dan mitigasi
          perubahan iklim. Mengingat Kementerian  ATR/BPN memiliki
          sejumlah  program  strategis  yang diharapkan dapat  mengurangi
          perubahan penggunaan lahan dan menyediakan ruang terbuka hijau
          untuk  menghasilkan cadangan  karbon guna  mengurangi dampak
          perubahan iklim, yaitu sertipikat hak atas tanah untuk lahan terbuka
          hijau seperti hutan kota.

          PERAN SERTIPIKAT HUTAN KOTA
             Mengingat pentingnya peran tanah sebagai penyedia lahan dalam
          rangka  menunjang  aktivitas  manusia  sebagai  tempat  tinggal dan
          aktivitas lainnya, maka kepemilikan atas tanah pun juga menjadi suatu
          hal yang harus dipastikan keamanannya. Hal tersebut sudah disadari
          dari sebelum Indonesia merdeka hingga kemudian lahirlah Undang-
          Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
          Agraria (UUPA). Dengan lahirnya UUPA, jenis-jenis kepemilikan atas
          tanah diatur dengan jelas bagaimana pelaksanaan, penerima, obyek
          hak atas tanah dan aturan-aturan lain untuk memberikan kepastian
          hukum  atas  kepemilikan tanah.  Agar  kepemilikan tersebut terikat
          sah secara hukum, maka kepemilikan atas tanah harus di daftarkan
          di Kantor Pertanahan dan akan diterbitkan sebuah sertipikat tanah.
          Penerima  hak  atas tanah  pun  memiliki  kekuasaan terhadap tanah
          yang dimiliki, selama dalam batas-batas yang diatur di dalam UUPA,
          seperti sertipikat hak milik yang dapat dipergunakan untuk pertanian
          maupun  pendirian bangunan,  sertipikat hak  guna bangunan  yang
          hanya bisa mengusahakan bangunan diatas tanah serta sertipikat hak
          pakai yang dapat digunakan untuk memungut hasil dari tanah yang
          dikuasai oleh negara atau tanah hak milik seseorang.



                                 Peran Sertipikat Hutan Kota dalam Upaya Penyimpanan  9
                                                  Gladys Ananda Hermawan
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29