Page 22 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang
P. 22

rangka menurunkan emisi karbon yang telah diperbolehkan, atau bisa
          disebut dengan Assigned Amount Unit (AAU). Apabila proyek suatu
          negara berhasil menekan angka emisi karbon di bawah AAU, maka
          kredit yang tersisa dapat diperjualbelikan  (Carbon Trading) kepada
          sebuah negara yang mengalami kegagalan proyek penekanan angka
          emisi karbon atau emisi karbon berada di atas AAU (Tampubolon,
          2022).

             Sedangkan  Perjanjian Paris merupakan  langkah baru  sebagai
          upaya untuk menunjukkan komitmen negara-negara di dunia dalam
          kegiatan  perdagangan karbon  yang  ditentukan melalui  Nationally
          Determined Contribution (NDC). Melalui Perjanjian Paris, maka
          usaha dalam menurunkan emisi karbon antar-negara dapat terjalin
          melalui kerja sama melalui pendanaan terhadap mitigasi perubahan
          iklim,  terkhusus  pada negara berkembang  yang masih memiliki
          permasalahan lain di masing-masing negara. Kerja sama yang terjalin
          antar-negara,  baik negara maju maupun negara berkembang, akan
          memunculkan kemungkinan  adanya  pertukaran hasil mitigasi
          perubahan iklim  suatu negara  terhadap negara lain,  yang  secara
          mekanisme  sebenarnya  sama  dengan  pelaksanaan  Carbon Trading
          pada Protokol Kyoto (Azizi MJ, Kurnia Putra and Sipahutar, 2023).

             Mengutip  dari  laman  dari  Kementerian  Energi  dan  Sumber
          daya Mineral (ESDM), Indonesia termasuk ke dalam kategori non-
          Annex I (non-Annex B), dimana tidak diwajibkan untuk mengurangi
          tingkat  emisi GRK  melainkan  hanya  turut  berpartisipasi  (Syahrial,
          2012).  Meskipun  tidak dalam  kategori  yang diwajibkan,  peran
          Indonesia  sebagai bukti komitmen  terhadap isu  perubahan iklim
          harus dilaksanakan guna sebagai mitigasi perubahan iklim. Dimana
          pernyataan  tersebut  sesuai  dengan  prinsip  pada  Perjanjian  Paris
          serta  United Nations  Framework Convention on Climate Change
          (UNFCC) bahwa negara-negara yang tergabung memiliki tanggung
          jawab yang sama meskipun terdapat perbedaan peran (Common But
          Differentiated Responsibilities) (Muhamad Iqbal and Ruhaeni, 2022).




                                 Peran Sertipikat Hutan Kota dalam Upaya Penyimpanan  7
                                                  Gladys Ananda Hermawan
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27