Page 23 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang

Pada Perjanjian Paris, Indonesia menyatakan turut berperan dengan
menetapkan nilai NDC sebesar 29% dalam target sebelum tahun
2030, yang kemudian diikuti oleh penetapan Peraturan Presiden
No. 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon
untuk Mencapai Target Kontribusi Nasional yang menandakan bahwa
Indonesia serius dalam agenda mitigasi perubahan iklim dan awal dari
perjalanan panjang Perdagangan Karbon di Indonesia. Perdagangan
Karbon yang termuat di dalam perpres tersebut didefinisikan sebagai
kegiatan jual beli unit karbon dalam rangka menekan emisi GRK yang
berbasiskan pasar.
Mekanisme Perdagangan Karbon di Indonesia masih berada pada
kategori Mekanisme Pasar Sukarela, dimana pasar ini terbentuk karena
kesadaran dan keinginan sendiri oleh sebuah badan atau organisasi di
luar mekanisme yang ditentukan oleh pemerintah. Beberapa proyek
telah dilaksanakan guna menurunkan emisi GRK sekitar 10,1 ribu ton
CO , yaitu 215 proyek dan 37 proyek berhasil mendapatkan CERs (Kata
2
Data Insight Center, 2022). Kemudian pada tahun 2021, Kementerian
ESDM melalui Direktorat Jenderal Energi baru Terbarukan dan
Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) melakukan uji coba perdagangan
karbon sukarela pada sektor ketenagalistrikan melalui PLN dengan
perusahaan swasta yang diharapkan dapat menjadi awal perdagangan
karbon secara wajib di Indonesia (Ditjen EBTKE, 2021). Pelaksanaan
perdagangan karbon tersebut menggunakan metode Cap and Trade,
dimana Cap merupakan batas emisi karbon yang diizinkan untuk
kegiatan mereka sedangkan akan terjadi Trade (jual beli hak emisi)
apabila PLN dan perusahaan swasta belum bisa memenuhi target Cap.

Atas keberhasilan uji coba tersebut, Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) akhirnya mengeluarkan peraturan terkait Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang
Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon, dimana pihak yang akan
terlibat dalam perdagangan karbon harus tervalidasi melalui Sistem
Registri Nasional Perubahan Iklim (SRN-PI) di bawah dikelola oleh

8 Keadilan Agraria dan Penataan Ruang
untuk Mewujudkan Suistainable Development Goals