Page 38 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang
P. 38
peran, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajibannya, serta kepastian
hukum dalam perdagangan karbon adalah membuat kebijakan
institusional berupa Rancangan Peraturan Menteri ATR/BPN.
Ketiga, terkait peran serta Kementerian ATR/BPN dalam
perdagangan karbon. Memahami suatu kebijakan dan program yang
hendak dirumuskan merupakan faktor perhatian dari implementasi
kebijakan bahwa kejadian yang timbul setelah disahkannya kebijakan
harus berdampak secara langsung dan nyata bagi masyarakat
(Rizqya, 2022). Namun, apabila rekomendasi arah kebijakan dan
model program perdagangan karbon belum dilaksanakan, maka
Kementerian ATR/BPN belum memiliki kewenangan untuk membuat
kebijakan terkait. Dengan demikian, berdasarkan legal gap pertama
hingga ketiga dapat digunakan rekomendasi model kebijakan carbon
trading di sektor Kementerian ATR/BPN.
Gambar 1. Model Kebijakan Carbon Trading di Sektor Kementerian ATR/BPN
Berdasarkan Gambar 1, rekomendasi arah kebijakan yang
memuat beberapa program bagi Kementerian ATR/BPN dalam rangka
akselerasi perdagangan karbon pada pasar karbon di Indonesia.
Pertama, membuat rancangan revisi produk hukum Peraturan
Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak
Model Kebijakan Carbon Trading di Sektor Kementerian ATR/BPN 23
Nilam Firmandayu
