Page 38 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang
P. 38

peran, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajibannya, serta kepastian
          hukum  dalam  perdagangan karbon  adalah membuat kebijakan
          institusional berupa Rancangan Peraturan Menteri ATR/BPN.
             Ketiga,  terkait peran  serta  Kementerian ATR/BPN  dalam
          perdagangan karbon. Memahami suatu kebijakan dan program yang
          hendak dirumuskan merupakan faktor perhatian dari implementasi
          kebijakan bahwa kejadian yang timbul setelah disahkannya kebijakan
          harus berdampak  secara langsung  dan nyata bagi masyarakat
          (Rizqya,  2022).  Namun, apabila  rekomendasi arah  kebijakan dan
          model  program  perdagangan karbon belum  dilaksanakan,  maka
          Kementerian ATR/BPN belum memiliki kewenangan untuk membuat
          kebijakan terkait. Dengan demikian, berdasarkan legal gap pertama
          hingga ketiga dapat digunakan rekomendasi model kebijakan carbon
          trading di sektor Kementerian ATR/BPN.






















              Gambar 1. Model Kebijakan Carbon Trading di Sektor Kementerian ATR/BPN

             Berdasarkan Gambar 1,  rekomendasi  arah kebijakan  yang
          memuat beberapa program bagi Kementerian ATR/BPN dalam rangka
          akselerasi perdagangan  karbon pada pasar  karbon  di  Indonesia.
          Pertama,  membuat rancangan revisi produk  hukum  Peraturan
          Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak




                            Model Kebijakan Carbon Trading di Sektor Kementerian ATR/BPN   23
                                                       Nilam Firmandayu
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43