Page 39 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang
P. 39

Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah bersama
          pembuat  kebijakan untuk  keperluan  penerbitan  hak  guna usaha
          khusus  perdagangan karbon.  Dalam PP  tersebut, belum  diatur
          mengenai perdagangan karbon.  Meskipun secara substansi Perpres
          memiliki materi muatan yang identik dengan PP, tetapi dalam UU
          No. 16 Tahun 2016 tidak terdapat atribusi khusus untuk pembuatan
          PP khusus perdagangan karbon. Dengan demikian, adanya rencana
          revisi terhadap PP No. 18 Tahun 2021 terkait hak guna usaha khusus
          perdagangan karbon membuat hierarki Perpres No. 98 Tahun 2021
          akan mendapat delegasi khusus dari PP No. 18 Tahun 2021. Revisi PP
          tersebut dapat mendorong pengembangan pasar karbon di Indonesia
          yang berkontribusi  pada legalitas industri  dalam memperoleh izin
          guna usaha. Akan  tetapi, penyelenggaraan  hak  guna usaha  harus
          dilengkapi  dengan administrasi  terpadu  termasuk  izin  masyarakat
          daerah dan adat setempat. Hak guna usaha bagi perdagangan karbon
          yang ramah  lingkungan  sangat  bermanfaat untuk penanggulangan
          perubahan iklim  sekaligus mengakselerasi investasi  bursa karbon
          (Alfarizy et al., 2023).
             Kedua, membuat  rancangan  revisi  produk hukum Perpres No.
          98  Tahun 2021 bersama  pembuat kebijakan  terkait  pendelegasian
          khusus Kementerian ATR/BPN. Rekomendasi untuk menambahkan
          pendelegasian  secara  khusus  pada  Perpres  tersebut adalah demi
          menjamin adanya kepastian hukum dan menghindari abuse of power
          (Shytov, 2023).  Apabila  kewenangan  tidak didelegasikan  secara
          spesifik yang menjadi kekhawatiran adalah adanya tumpang tindih
          kekuasaan yang mengakibatkan tidak efektifnya pelaksanaan program
          peningkatan  perdagangan karbon  di  Indonesia. Dengan  demikian,
          sebelum menyusun kebijakan institusional dalam Kementerian ATR/
          BPN harus dimuat perintah pada peraturan yang lebih tinggi dalam
          hal ini Perpres No. 98 Tahun 2021 agar mendapat keabsahan hukum.

             Berdasarkan arah  kebijakan  tersebut,  rekomendasi akhir  bagi
          Kementerian ATR/BPN  adalah pembuatan  Rancangan  Peraturan




          24    Keadilan Agraria dan Penataan Ruang
                untuk Mewujudkan Suistainable Development Goals
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44