Page 40 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang
P. 40

Menteri ATR/BPN  terkait perdagangan  karbon.  Terdapat  empat
          model  program  dalam Rancangan Peraturan Menteri  yang  dapat
          diimplementasikan oleh  Kementerian ATR/BPN.  Pertama, program
          harmonisasi  dan  sinkronisasi penataan ruang  dalam rangka
          terbentuknya ruang strategis perdagangan karbon di tingkat pusat dan
          daerah. Rekomendasi adanya program di tingkat daerah telah termuat
          dalam  program  strategis nasional,  yakni Rencana  Aksi Nasional
          Penurunan  Emisi  Gas  Rumah  Kaca  (RAN-GRK) yang  diatur  dalam
          Perpres No. 61 Tahun 2011. Adanya Perpres tersebut sebagai landasan
          utama  bagi  daerah dalam  mengembangkan  teknis  perdagangan
          karbon  yang  kemudian dapat dimuat dalam  Rencana  Aksi  Daerah
          Penurunan  Emisi  Gas  Rumah  Kaca  (RAD-GRK)  (Weterings  and
          Larenstein, 2019). Sebagaimana  dalam Perpres No. 98  Tahun 2021
          pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian
          ATR/BPN harus bersinergi agar dapat menciptakan integrasi penataan
          ruang  yang berbasis  pelestarian.  Secara konkret, harmonisasi  dan
          sinkronisasi dapat dimulai  dengan analisis  keterpaduan  regulasi
          dan kebijakan  secara berjenjang  dengan mengambil  sampel  dari
          beberapa daerah, menetapkan standar baku penyusunan regulasi agar
          menghindari  egosentrisme lembaga, melibatkan masyarakat  serta
          adat dalam  penyusunan  regulasi, dan  terakhir  koordinasi  terpadu
          antarlembaga (Busroh,  2017). Selain itu, melalui  peraturan  daerah
          yang akan dibuat oleh masing-masing provinsi dan/atau kabupaten/
          kota dapat menggunakan model kota percobaan seperti yang telah
          diimplementasikan Tiongkok (Qiu et al., 2024). Apabila sampel kota
          yang dijadikan  percobaan  menghasilkan  output yang efektif,  maka
         dapat menjadi inovasi bagi daerah lain untuk mengimplementasikan
         hal  serupa.  Dengan demikian,  pemerintah daerah  juga akan
         mendapatkan keuntungan dari pelaksanaan perdagangan karbon ini
         mulai dari adanya  pertambahan  pajak daerah  sekaligus  tata  ruang
         yang berkelanjutan.







                            Model Kebijakan Carbon Trading di Sektor Kementerian ATR/BPN   25
                                                       Nilam Firmandayu
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45