Page 40 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang

Menteri ATR/BPN terkait perdagangan karbon. Terdapat empat
model program dalam Rancangan Peraturan Menteri yang dapat
diimplementasikan oleh Kementerian ATR/BPN. Pertama, program
harmonisasi dan sinkronisasi penataan ruang dalam rangka
terbentuknya ruang strategis perdagangan karbon di tingkat pusat dan
daerah. Rekomendasi adanya program di tingkat daerah telah termuat
dalam program strategis nasional, yakni Rencana Aksi Nasional
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) yang diatur dalam
Perpres No. 61 Tahun 2011. Adanya Perpres tersebut sebagai landasan
utama bagi daerah dalam mengembangkan teknis perdagangan
karbon yang kemudian dapat dimuat dalam Rencana Aksi Daerah
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) (Weterings and
Larenstein, 2019). Sebagaimana dalam Perpres No. 98 Tahun 2021
pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian
ATR/BPN harus bersinergi agar dapat menciptakan integrasi penataan
ruang yang berbasis pelestarian. Secara konkret, harmonisasi dan
sinkronisasi dapat dimulai dengan analisis keterpaduan regulasi
dan kebijakan secara berjenjang dengan mengambil sampel dari
beberapa daerah, menetapkan standar baku penyusunan regulasi agar
menghindari egosentrisme lembaga, melibatkan masyarakat serta
adat dalam penyusunan regulasi, dan terakhir koordinasi terpadu
antarlembaga (Busroh, 2017). Selain itu, melalui peraturan daerah
yang akan dibuat oleh masing-masing provinsi dan/atau kabupaten/
kota dapat menggunakan model kota percobaan seperti yang telah
diimplementasikan Tiongkok (Qiu et al., 2024). Apabila sampel kota
yang dijadikan percobaan menghasilkan output yang efektif, maka
dapat menjadi inovasi bagi daerah lain untuk mengimplementasikan
hal serupa. Dengan demikian, pemerintah daerah juga akan
mendapatkan keuntungan dari pelaksanaan perdagangan karbon ini
mulai dari adanya pertambahan pajak daerah sekaligus tata ruang
yang berkelanjutan.

Model Kebijakan Carbon Trading di Sektor Kementerian ATR/BPN 25
Nilam Firmandayu