Page 43 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang
P. 43
hukum dan keadilan. (2) Faktor penegak hukum yaitu hukum sebagai
pedoman penegakan hukum bagi aparat penegak hukum. (3) Faktor
sarana dan fasilitas yaitu sarana atau fasilitas yang mempunyai peranan
yang sangat penting dalam penegakan hukum. (4) Faktor masyarakat
yaitu tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum
itu sendiri. (5) Faktor kebudayaan yaitu hukum untuk mengatur
masyarakat untuk menentukan sikap dengan masyarakat lainnya.
Sementara itu, Lawrence M. Friedman mengemukakan teori sistem
hukum bahwa berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga
unsur sistem hukum, yakni struktur, substansi, dan budaya hukum
(Rázuri et al., 2024). Substansi hukum meliputi perangkat perundang-
undangan, struktur hukum terkait aparat penegak hukum, dan
budaya hukum terkait kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap
peraturan yang ada (Farlow and Edwards, 2022).
Urgensi Kementerian ATR/BPN untuk mengadakan sosialisasi
dan pendampingan terpadu bagi masyarakat dan pelaku usaha
penting dalam rangka implementasi regulasi dan kebijakan
perdagangan karbon di masyarakat. Internalisasi kebijakan menjadi
kunci keberhasilan penegakkan hukum di Indonesia (Mulyani and
Octalica, 2023). Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat
tentang proyek nasional masih beragam, ditambah adanya konflik
kepentingan ataupun adat yang dapat menghambat pelaksanaan
pemenuhan kesejahteraan para pihak. Masyarakat setempat memiliki
hak mengetahui atas segala bentuk proyek strategis negara, dengan
ini diperlukan adanya konsensus yang mengedepankan musyawarah
untuk mufakat dalam penyelesaian sengketa. Selain itu, upaya
pendekatan dan sosialisasi kepada pemangku daerah sangat penting
agar terwujudnya pelaksanaan akselerasi perdagangan karbon di
Indonesia yang efektif dan terpadu. Kementerian ATR/BPN dapat
melakukan aksi pendampingan tentang tata cara pendaftaran
perdagangan karbon dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan
khusus terkait mitigasi dan adaptasi yang dapat dilakukan pelaku
usaha serta mendorong pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi
28 Keadilan Agraria dan Penataan Ruang
untuk Mewujudkan Suistainable Development Goals
