Page 36 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang

melampaui wewenang, mencampuradukan wewenang, dan bertindak
sewenang-wenang (Roehl, 2023). Demi menjamin adanya asas tidak
menyalahgunakan wewenang diperlukan adanya asas kepastian
hukum (Suratno, 2017), meliputi adanya landasan peraturan
perundang-undangan, jaminan keajegan, kepatutan, keadilan, serta
adanya landasan kebijakan pemerintah (Setya and Ayu, 2017).

Dalam administrasi negara dikenal tiga teori pembagian
kewenangan, yakni atribusi, delegasi, dan mandat (M. Yasin al Arif,
2023). Atribusi merupakan pemberian kewenangan kepada lembaga
atau badan oleh undang-undang secara langsung (Woodhouse,
Belardinelli and Bertelli, 2022). Delegasi merupakan pelimpahan
kewenangan dari lembaga atau badan yang lebih tinggi ke yang
lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat akan
beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Sedangkan, mandat
merupakan pelimpahan kewenangan dari lembaga atau badan
yang lebih tinggi ke yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan
tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat (Eriksen, 2021).
Berdasarkan teori delegasi kewenangan, ditemukan fakta hukum
bahwa Kementerian ATR/BPN yang tidak menerima pendelegasian
secara langsung dari Perpres No. 98 Tahun 2021 atau peraturan
di atasnya, sehingga untuk membuat kebijakan khusus terkait
perdagangan karbon masih belum mendapat keabsahan secara
hukum. Regulasi perdagangan karbon dimuat dalam Undang-Undang
(UU) No. 16 Tahun 2016 yang kemudian mengatribusikan kewenangan
negara melalui Perpres No. 98 Tahun 2021 yang lebih lanjut mengatur
pelaksanaan teknis terkait penyelenggaraan NEK. Berdasarkan Pasal
7 Perpres No. 98 Tahun 2021 sektor yang diberikan kewenangan
dengan pendelegasian penyelenggaraan mitigasi perubahan iklim
meliputi, Kementerian LHK, Kementerian ESDM, Kementerian
Pertanian, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Kelautan dan
Perikanan. Sedangkan, sub sektor yang memiliki kewenangan untuk
menyusun target mitigasi perubahan iklim bagian bangunan dan

Model Kebijakan Carbon Trading di Sektor Kementerian ATR/BPN 21
Nilam Firmandayu