Page 34 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang
P. 34

terhadap pelaksanaan perdagangan karbon hanya pada Kementerian
          Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (LHK), Kementerian Energi dan
          Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Pertanian, Kementerian
          Keuangan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di sisi lain,
          salah satu upaya pengurangan karbon yaitu dengan memperhatikan
          perencanaan pembangunan  nasional,  sehingga peran  Kementerian
          Agraria  dan  Tata Ruang (ATR)  serta Badan Pertanahan Nasional
          (BPN) sangat relevan dalam perencanaan ruang perdagangan karbon.
          Kewenangan Kementerian  ATR/BPN harus  diatur  secara normatif
          untuk menjamin kepastian hukum terkait peran dan fungsinya dalam
          perdagangan karbon.
             Sebelum  memasuki  tahap perancangan  kebijakan pada  sektor
          Kementerian  ATR/BPN  terdapat empat  hal  yang dapat dikritisi.
          Pertama  terkait pembagian  kewenangan,  yakni  Kementerian ATR/
          BPN tidak mendapatkan pendelegasian khusus terkait mitigasi dan
          adaptasi perdagangan karbon dari Perpres No. 98 Tahun 2021. Oleh
          karena itu, kebijakan yang ada saat ini belum memenuhi kepastian
          hukum dan dapat berakibat adanya ketidakpastian kewenangan yang
          mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN.
          Lebih parahnya dapat berakibat pada penyalahgunaan kewenangan
          karena minimnya landasan hukum. Peran Kementerian  ATR/BPN
          dalam  mitigasi dan  adaptasi  perubahan  iklim  perlu diintegrasikan
          dalam pedoman pembangunan  nasional,  seperti perencanaan  tata
          ruang yang berdampak signifikan terhadap kerentanan suatu wilayah
          terhadap perubahan iklim (Wang et al., 2024).
             Penelitian terdahulu  menjelaskan  bahwa  di  Tiongkok telah
          dirancang  kota-kota percobaan untuk  mengimplementasikan pasar
          karbon nasional dengan metode aglomerasi wilayah untuk mengukur
          efektivitas pelaksanaan penurunan emisi gas rumah kaca (Liu, Xu and
          Lv, 2024). Kota percobaan difokuskan untuk mengimplementasikan
          model-model kebijakan yang ramah lingkungan, seperti pertukaran
          karbon dari  industri  yang  bergerak di  bidang energi  fosil  dengan




                            Model Kebijakan Carbon Trading di Sektor Kementerian ATR/BPN   19
                                                       Nilam Firmandayu
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39