Page 63 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang
P. 63

rendah, berlahan  sempit,  bermodal kecil,  dan  produktivitas  yang
          rendah (Prasetya and Putro, 2019).
             Dengan produktivitas pertanian  yang rendah,  menyebabkan
          Indonesia harus melakukan import bahan pangan dengan skala yang
          cukup besar. Menurut Rokhmin Dahuri Institute, 2015 dalam Prasetya
          & Putro, 2019 menerangkan bahwa Indonesia harus melakukan import
          produk-produk pertanian, peternakan, dan garam untuk memenuhi
          kebutuhan pangan nasional. Pada tahun 2013, terdapat 0,48 juta ton
          beras, 2,8 juta ton jagung, dan 3,10 juta ton gula, serta berbagai bahan
          pangan lainnya yang harus didatangkan untuk mencukupi kebutuhan
          pangan nasional. Keadaan ini sangat miris dan berbanding terbalik
          dengan kenyataan bahwasanya hampir separuh penduduk Indonesia
          yang bermata pencaharian sebagai petani.

             Terkait dengan alih fungsi lahan, pemerintah sudah mengaturnya
          dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41  Tahun 2009
          Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
          Dalam peraturan  tersebut pemerintah  telah  memberikan regulasi
          dalam rangka pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang semakin
          meningkat dari tahun ke tahun. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun
          2019 Tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah juga diterbitkan
          untuk menguatkan regulasi perlindungan terhadap lahan pertanian
          pangan di Indonesia. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agraria
          dan  Tata Ruang juga  sudah berupaya  untuk meminimalisasi  alih
          fungsi  lahan  yang  terjadi  dengan cara  melakukan  identifikasi  dan
          inventarisasi  lahan sawah di  berbagai daerah  pada  tahun  2019 dan
          menetapkannya sebagai Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Selanjutnya,
          penetapannya dituangkan dalam Keputusan Menteri ATR/KBPN No.
          1589/SK-HK.02.01/XII/2021 (Dimuat dalam SKH Kedaulatan Rakyat,
          Sabtu 15 April 2023).

             Untuk mencapai pertanian berkelanjutan tidak hanya aspek sumber
          daya alam, dalam hal ini pertanahan yang harus dikuatkan, namun
          aspek sumber daya manusia menjadi point yang perlu diperhatikan.



          48    Keadilan Agraria dan Penataan Ruang
                untuk Mewujudkan Suistainable Development Goals
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68