Page 270 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

ada pada BPN. Pertama, terkait kepentingan pembangunan politik
ekonomi Orde Baru. Dimana dalam bidang pembangunan politik
ekonomi, pemerintahan Orde Baru lebih lebih mengedepankan cara-
cara pragmatis, atau by-pass approach (pendekatan jalan pintas), yaitu
melakukan revolusi hijau tanpa Reforma Agraria. Oleh karenanya,
pembangunan di Indonesia oleh pengamat asing disebut juga sebagai
development without social transition. Dimana by-pass approach ini
dilakukan sebagai upaya untuk menjalankan strategi pembangunan
yang ditandai oleh ciri-ciri pokok berikut: mengandalkan asing,
hutang, dan investasi dari luar negeri, serta bertumpu pada yang
besar (betting on the strong). Dalam rangka menjalankan agenda ini
lah, UU No. 1 Tahun 1967 dibuat untuk menarik modal asing, yang

termasuk menjadi legitimasi atas bekerjanya UU yang lahir berikutnya,
termasuk di dalamnya melakukan eksploitasi sumber-sumber agraria
dengan mengatasnamakan dan mengagung-agungkan ideologi
“pembangunanisme”, meskipun rakyat kecil yang menjadi korban.
Kedua, adanya argumen yang mengatakan bahwa UUPA tidak
memiliki muatan yang komprehensif dalam menjabarkan Pasal 33
ayat (3) UUD 1945. Ketidakkomprehensifan ini dikarenakan UUPA
lebih banyak memberikan titik tekan pada masalah tanah, sedangkan
untuk pengaturan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria yang lain
seperti pengelolaan pertambangan dan kehutanan tidak mendapatkan
penjabaran yang mendalam. Dalam konteks ini lah, kemudian dengan
mengambil jalan yang pragmatis rezim Orde Baru mengeluarkan tiga
paket UU 1967 tersebut.

Kondisi ketiga, adalah terkait adanya anggapan bahwa UUPA
adalah produk dari PKI. Dengan kata lain, dengan diterapkannya
UUPA sebagai payung hukum yang holistik dalam mengatur sumber-
sumber agraria, termasuk didalamnya menjalankan agenda Reforma
Agraria, rezim Orde Baru khawatir akan membangkitkan kembali
ideologi komunis atau kelempok-kelompok eks PKI. Meskipun
dalam perjalannya, setelah 13 tahun lamanya, UUPA kembali kembali
dimurnikan dan dikukuhkan sebagai UU Pokok pengatur agraria pada

Permasalahan Sektoralisme Kelembagaan Agraria di Indonesia 239